SOLOPOS.COM - Jokowi dan tim transisi pemerintahannya. (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)
Solopos.com, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu menyesalkan ada anggota tim transisi yang sudah melebihi wewenang dengan mengundang beberapa menteri-menteri kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II). Menanggapi hal ini, Presiden terpilih Joko Widodo menyebut bisa jadi anggota tim transisi tersebut terlalu lincah.
Jokowi meminta pemerintah bisa menegur anggota tim transisi jika dianggap nyelonong ingin melakukan koordinasi dengan jajaran kementerian.
Pada dasarnya tim yang mendapat izin koordinasi langsung dengan pemerintah harus mengantongi surat mandat dari Jokowi. Surat bertandatangan Jokowi itu sudah dikirimkan kepada beberapa Menteri Koordinator.
“Setahu saya kita sudah membuat surat yang saya tandatangani dan sudah disampaikan di Menko. Tetapi kalau memang ada tim yang dianggap nyelonong mungkin terlalu bersemangat,” katanya di Jakarta, Minggu (7/9/2014).
Tim transisi sedianya akan berkoordinasi dengan tiga Menteri yakni Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto serta bertemu dengan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.
Menurut Jokowi, tujuan pertemuan itu cuma minta data sehingga kalau ada yang terlalu bersemangat maka pemerintah dipersilakan untuk menegor. “Kalau memang ada yang terlalu bersemangat ya ditegur saja atau diingetin,” ujarnya.
Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan tim transisi punya aturan dalam menjalankan tugasnya sehingga ada pegangan yang harus dipenuhi saat berkoordinasi dengan menteri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Sekarang sih ada aturannya, ada teman-teman mungkin terlalu banyak, sekarang sudah diatur,” katanya.
JK yakin dengan aturan surat mandat tersebut nantinya tim transisi bersikap kooperatir.