SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Rachman/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat diganjal oleh partai politik (parpol) anggota Koalisi Merah Putih. Sinyalemen ini mencuat menyusul perubahan sikap Koalisi Merah Putih dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di DPR.
Parpol anggota koalisi pendukung Prabowo-Hatta dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 lalu itu semula setuju kepala daerah dipilih secara langsung. Namun, tiba-tiba saja sikap mereka berubah dan mendukung pilkada melalui DPRD. Di sisi lain, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Hanura secara konsisten menginginkan pilkada digelar secara langsung seperti saat ini.
Meski demikian, Koalisi Merah Putih menepis anggapan perubahan sikap mereka sebagai bentuk balas dendam atas kekalahan di Pemilu Presiden 2014. “Enggak ada balas dendam. Momentumnya saja yang kebetulan sama,” kata politikus PAN yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja, Jumat (5/9/2014).
RUU ini ditargetkan disahkan sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2009-2014 habis pada 1 Oktober mendatang. Melihat komposisi jumlah kursi di DPR, opsi yang kemungkinan besar disahkan adalah pilihan pertama, kepala daerah dipilih melalui DPRD, tidak lagi secara langsung rakyat terlibat.
PAN yang sebelumnya meminta pilkada secara langsung, dalam rapat konsiyering Panja RUU Pilkada dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin-Rabu (1-3/9/2014) berubah sikap dan meminta pilkada kembali seperti zaman Orde Baru yang diputuskan di DPRD.
Hindari Politik Uang
Menurut Hakam, perubahan sikap Koalisi Merah Putih bukan balas dendam karena kalah di Pilpres 2014. Alasan mendukung pilkada dilakukan DPRD karena maraknya politik uang di masyarakat dan rentannya gesekan akibat membela salah satu calon.
“Adanya dugaan manipulasi dan kecurangan, ada politik uang, ada gesekan di masyarakat bawah karena pemilihan,” ujarnya.
Dalam rapat konsinyering, Partai Golkar yang sebelumnya meminta pilkada dilakukan secara langsung berubah sikap dan meminta pilkada dilakukan oleh DPRD. Langkah ini juga diambil Gerindra, PPP, dan PAN. PKS yang dalam rapat itu tetap meminta pilkada secara langsung, belakangan berubah haluan dan meminta pilkada dipegang DPRD.
Pilkada melalui DPRD dinilai Hakam juga tak luput dari kekurangan. Pandangan adanya politik uang yang berpusat di DPRD menurutnya bagian dari konsekuensi politik dari keputusan yang diambil. Namun, menggandeng penegak hukum bisa menjadi cara memperbaiki sistem demokrasi melalui DPRD.
Sedangkan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menegaskan Fraksi PDIP konsisten mendukung pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat sebagai bentuk demokrasi yang baik.
“Sampai hari ini RUU tentang Pilkada masih dibahas di DPR dan dari awal PDIP menyatakan sikapnya tetap ingin pilkada dilaksanakan secara langsung dan tidak dipilih melalui DPRD,” katanya seusai membuka Pendidikan dan Pelatihan Kader Madya DPD PDIP Jawa Tengah di Hotel Gumaya Semarang di Semarang, Jumat. (Insetyonoto/JIBI/Solopos/Detik)