SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (JIBI/dok)
Solopos.com, SEMARANG–Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah meminta Gubernur tidak perlu mengurusi rumah tangga legislatif.
”Gubernur lebih baik fokus terhadap program kerjanya,” kata Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng) sementara, Rukma Setyabudi kepada wartawan di sela Pendidikan dan Latihan Kader Madya DPD PDI Perjuangan Jateng di Semarang, Jumat (5/9/2014).
Pernyataan Rukma ini menanggapi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo supaya 100 anggota DPRD Jateng yang baru dilantik bersedia menjadi pelapor revolusi parlemen dan pelopor revolusi politik melalui kerja sama pengawasan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
”Kalau DPRD Jateng menginisasi tanda tangan dengan KPK tidak mau menerima atau memberi grativifikasi apa pun bentuknya, ya anggota dewan top banget dan jika itu bisa dilakukan maka Jateng memelopori reformasi parlemen serta politik,” katanya seusai menghadiri pelantikan anggota DPRD Jateng periode 2014-2019 di Gedung DPRD Jateng, Semarang.
”Kalau DPRD Jateng menginisasi tanda tangan dengan KPK tidak mau menerima atau memberi grativifikasi apa pun bentuknya, ya anggota dewan top banget dan jika itu bisa dilakukan maka Jateng memelopori reformasi parlemen serta politik,” katanya seusai menghadiri pelantikan anggota DPRD Jateng periode 2014-2019 di Gedung DPRD Jateng, Semarang.
Rukma lebih lanjut, menyatakan bukan menolak saran Gubernur untuk menggandeng KPK, tapi lebih baik Gubernur tidak perlu mengurusi rumah tangga DPRD Jateng.
”Sudah ada tugas pokok fungsi [tupoksi] sendiri-sendiri antara legislatif dan eksekutif. Jadi lebih baik masing-masing melaksankan tupoksi yang ada,” ujarnya.
“Gubernur tidak perlu terlalu mengkhawatirkan dewan. Saya menyarankan Gubernur agar fokus agar progra kerjanya cepat terlaksana,” saran Rukma.
Sementara, anggota DPRD Jateng, Hadi Santoso mengatakan secara prinsip setuju menggandeng KPK, hanya saja lebih baik menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pengawas yang ada di daerah.
Lembaga itu yakni Badan Pengawas Keuangan (BPK) perwakilan Jateng, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, dan Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng.
”Kita harus nguwongke [memanusiakan] lembaga yang ada di Jateng. Jangan ujuk-ujuk [tiba-tiba] dengan KPK,” tandas dia.
Menurut dia, kalau memang menginkan pemerintahan yang baik, jangan hanya dewan saja, tapi juga eksekutif, karena dewan merupakan satu kesatuan dari pemerintah daerah bersama dengan eksekutif.
Pasalnya eksekutif selaku pelaksana dan pemilik anggaran yang rawan terjadi penyelewengan dana dibandingkan legislatif.
”Dewan hanya mempunyai fungsi budgeting, sedang, sebagai pelaksana dan pemilik anggaran legislatif,” ujar politisi PKS ini.