News
Rabu, 3 September 2014 - 13:45 WIB

MUKERNAS PPP : Mukernas Digelar November, Arah Koalisi PPP Mungkin Berubah

Redaksi Solopos.com  /  Rohmah Ermawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi (dok/JIBI)

Solopos.com, JAKARTA – Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy mengatakan pihaknya berencana menggelar Mukernas pada November tahun ini.

Menurut dia, Mukernas ini nanti bakal menentukan waktu penyelenggaraan muktamar dan bisa memengaruhi perubahan arah koalisi.

Advertisement

“Nanti setelah tuntaskan agenda kenegaraan, kan dalam waktu dekat ada pemilihan pimpinan DPR dan pelantikan presiden dan wakil presiden. Setelah itu kita bisa melakukan Mukernas untuk penetapan Muktamar,” kata politikus yang akrab disapa Romi itu, Rabu (3/9/2014).

Dia mengatakan pelaksanaan Muktamar seharusnya digelar tahun ini menyesuaikan hasil Mukernas di Cisarua, April lalu, yaitu digelar sebulan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden.

“Kalau akhir tahun kayaknya enggak ya. mungkin tahun depan. November kita harus menggelar Mukernas sebelum 20 November. Tidak melakukan Muktamar tahun ini katakanlah tahun depan karena kita kan butuh persiapan, perlengkapan, anggaran. Ya kita harus mengadakan Mukernas,” ujarnya.

Advertisement

Kemudian, Romi menegaskan bahwa Mukernas ini bisa menentukan perubahan arah koalisi PPP. Hal ini karena Mukernas menjadi forum tertinggi partai setelah Muktamar. Menurutnya, segala aspirasi kader termasuk sejumlah senior PPP yang menginginkan bergabung ke Jokowi-JK bisa tersalurkan ke Mukernas.

“Bisa saja, bisa saja. Kerena kan mukernas itu kan forum tertinggi setelah Muktamar. Jadi intinya permusyarawatan tertinggi kedua setelah Mukmatar, maka apa pun itu bisa terjadi,” tegas pimpinan Komisi IV DPR itu.

Sementara, saat disinggung soal suara berbeda dari beberapa senior PPP seperti Suharso Manoarfa Cs, Romi menganggap hal itu wajar. Baginya, jika memang ada komunikasi secara pribadi ataupun terkait partai yang dilakukan Suharso dengan wapres terpilih Jusuf Kalla, Romi mengatakan itu bagian dari komunikasi politik.

Advertisement

“Komunikasi itu harus dilakukan. Karena komunikasi itu upaya elite memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Komunikasi harus fleksibel dan terbuka pada siapa pun. Kita sudah tegas di Koalisi Merah Putih. Tapi, komunikasi tetap dibuka,” lanjut Romi.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif