SOLOPOS.COM - Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, SUKOHARJO — Maraknya pembangunan perumahan di Sukoharjo menjadi ladang pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh sejumlah pejabat di kabupaten itu. Beberapa pengembang perumahan yang ditemui Solopos.com, pekan lalu, mengeluhkan sistem birokrasi perizinan di Sukoharjo yang membuat pungli tetap subur hingga kini.
Pungli itu terindikasi kuat terjadi mulai dari pejabat selevel kepala desa (kades) hingga pemimpin daerah, yakni bupati. Namun Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dan pejabat terkait lain membantah keterangan pengembang terkait pungli tersebut.
Padahal, sesuai penuturan narasumber Solopos.com yang enggan dipublikasikan identitasnya, proses serah terima uang pungutan itu dilakukan juga di rumah dinas bupati. Menurut dia, hal itu dilakukan tanpa melalui perantara.
Ia mengatakan bupati memiliki tangan kanan. Tapi, tugasnya hanya mengondisikan. Sementara serah terima uang dilakukan sendiri oleh sang bupati.
Ia mengatakan bupati memiliki tangan kanan. Tapi, tugasnya hanya mengondisikan. Sementara serah terima uang dilakukan sendiri oleh sang bupati.
“Duit itu langsung [diberikan kepada bupati]. Kalau tembok itu bisa bicara, dia bakal bicara. Kalau kursi tamu di rumah dinas bupati bisa bicara, dia yang bakal bicara. Ini yang tahu cuma saya, bupati, dan Tuhan,” kata sumber Solopos.com tersebut.
Tangan kanan bupati itu, entah atas perintah siapa, juga meminta bagian dari proses pengurusan izin lokasi. Narasumber Solopos.com tersebut mengaku membayar Rp5 juta untuk tanah seluas 7.000 meter persegi yang akan ia manfaatkan untuk perumahan. ”Untuk tanah seluas 7.000 meter persegi itu saya kena Rp35 juta [ke bupati], Rp5 juta ke tangan kanan bupati, dan biaya sidang [Rp4,5 juta]. Ini murah lo. Untuk tempat-tempat lain konon lebih. Katanya sekarang juga lebih,” ujar dia.
Bupati Tak Terlibat
Berbeda dengan pernyataan narasumber pertama Solopos.com, sumber lain yang juga seorang pengembang perumahan di Sukoharjo–yang juga enggan disebutkan identitasnya–memberikan keterangan berbeda. Meskipun mengakui adanya pungli di jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo, ia membantah Bupati Wardoyo terlibat.
Saat dijumpai di Sukoharjo, Selasa (26/8/2014), sumber kedua itu tegas menyatakan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, tak menarik uang sepeserpun darinya saat ia mengajukan izin lokasi untuk pembangunan perumahan. “Untuk DPU, itu atas kebijakan saja. Sebatas ucapan terima kasih. Bukan suap. Kalau suap itu kan besar [nominal uang]. Untuk kades dan camat, harus nego [setoran]. Sebenarnya saya ingin bersih,” ujar sumber Solopos.com ini.
Sumber Solopos.com yang kedua ini mengaku terbebani dengan pungutan-pungutan tak resmi tersebut. Akibatnya, biaya-biaya itu akhirnya dibebankan kepada pembeli rumah di perumahan yang ia bangun.
“Pengusaha kan enggak ada yang mau rugi. Jadi, mau bagaimana lagi agar tidak rugi selain membebankan biaya-biaya itu ke konsumen?” kata dia.
Sumber Solopos.com yang ketiga—juga dari kalangan pengembang perumahan, mengatakan hal senada. Namun, ia mengatakan dirinya dekat dengan bupati dan pejabat di DPU Sukoharjo sehingga tak perlu memberi uang kepada mereka. “Bupati itu saya kenal baik. Di DPU enggak ada pungutan. Paling hanya ’uang kopi’, enggak besar [nominal setorannya]. Kalau kades dan camat itu biasanya minta. Untuk camat, kisaran setoran di Sukoharjo Rp2.000-Rp7.000 per meter persegi. Tapi enggak ada angka bakunya,” kata dia ketika ditemui di Solo, Selasa.
Bupati Membantah
Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, membantah penyebutan dirinya meminta ”upeti” dalam penandatanganan izin lokasi kepada pengembang perumahan di Sukoharjo.
”Itu tidak benar. [Minta] izin silakan. Kalau izin dipersulit, enggak mungkin investor seperti itu. Itu sudah riil kenyataan seperti itu kok,” kata dia saat Solopos.com meminta penjelasan seusai acara halalbihalal Pemkab Sukoharjo, Selasa (26/8/2014).