SOLOPOS.COM - Ilustrasi anggaran (amazingproject.org)
Harianjogja.com, JOGJA – Sejumlah daerah di DIY gagal menggunakan dana keistimewaan (Danais) untuk sejumlah proyek yang sudah dianggarkan. Padahal penyerapan Danais di termin pertama menjadi kunci pencairan selanjutnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Harianjogja.com, pada 2014, DIY mendapatkan Danais Rp523 miliar. Dari jumlah itu termin pertama yang dikucurkan sebesar Rp130 miliar. Dana itu kemudian dibagikan ke kabupaten/kota untuk mendanai sejumlah proyek fisik maupu nonfisik. Untuk mengajukan termin kedua, Danais termin pertama itu harus dihabiskan sebanyak 80% atau Rp104 miliar. Sayangnya, penyerapan Danais masih belum maksimal karena sejumlah kendala.
Di Gunungkidul dari dana yang diperoleh Rp13,5 miliar hingga Agustus baru terserap 26%. Setali tiga uang, kondisi yang sama juga terjadi di Bantul dari Danais Rp12,8 miliar, hingga Agustus terserap Rp2 miliar. Di Kulonprogo, total Rp29 miliar, terserap sekitar Rp14 miliar dari total Rp29 miliar. Berkaca dari fakta itu, dana yang sejatinya untuk kegiatan keistimewaan menjadi belum istimewa tahun ini.
Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunungkidul Ristu Raharja mengatakan minimnya penyerapan karena kurangnya sumber daya manusia pendukung. Terlebih lagi, dengan dilibatkannya daerah dalam penggunaan dana keistimewaan maka beban volume kerja jadi makin bertambah.
“Memang dalam perencanaannya, ditangani oleh kedinasan. Tapi, untuk pelaksanaannya tetap dijalankan oleh bidang kebudayaan,” ungkapnya.
Dampak adanya Danais di Gunungkidul membuat Bidang Kebudayaan Disbudpar Gunungkidul kewalahan untuk mengelola anggaran. Meski demikian, dia akan terus berusaha semaksimal mungkin supaya target penyerapan anggaran tahun ini mencapai 80%. Tujuanya, supaya Danais tahap berikutnya bisa dicairkan.
Ristu pun mengaku antusias adanya wacana pemisahaan antara urusan kepariwisataan dengan kebudayaan. Menurutnya, dengan adanya pemisahan tersebut, maka otomatis personel di bidang kebudayaan akan bertambah, sehingga bisa turut membantu dalam memaksimalkan penyerapan anggaran dari Danais.
Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Bantul Bambang Legowo mengatakan lembaganya hanya memiliki satu kepala bidang, dua kepala seksi dan dibantu sejumlah staf. Padahal dana yang harus digunakan melebihi alokasi dana untuk Disbudpar selama setahun dari APBD Bantul.
Selain itu, pengucuran danais selama ini berdasarkan program dari Pemkab Bantul. Pemkab Bantul kini tengah berupaya memaksimalkan serapan danais di antaranya dengan segera memecah Disbudpar menjadi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Situasi berbeda dialami Kulonprogo. Kepala Disbudparpora Kulonprogo Eko Wisnu Wardhana mengakui gagal lelangnya Taman Budaya Kulonprogo menjadi penyebab minimnya penyerapan.
“Seharusnya penyerapan dana untuk pembangunan mencapai belasan miliar, namun ternyata gagal lelang hingga dua kali,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Eko menuturkan, sejauh ini yang bisa dilakukan Disbudparpora Kulonprogo untuk menyerap Danais hanya melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal. Sekretaris Daerah Kulonprogo Astungkoro mengungkapkan penyebab gagal lelang tidak hanya terjadi di Kulonprogo, melainkan juga di kabupaten kota lainnya. Kendati demikian, tahap pembangunan taman budaya tetap berlanjut dan memasuki tahap lelang ketiga.