SOLOPOS.COM - Anggota TNI berjaga saat antrian kendaraan bermotor yang terpaksa mengisi kendaraan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax di Stasiun Pengisian Bahan untuk Umum (SPBU) di Jl. Solo, Sleman, Selasa (26/8/2014). (JIBI/Harian Jogja/ Gigih M. Hanafi)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pemerintahannya tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dalam wawancara yang diunggah ke situs Youtube, Presiden Yudhoyono mengatakan logika bahwa kenaikan BBM dilakukan karena APBN dalam tekanan tidaklah tepat.
Sebelumnya, Solopos.com melaporkan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Presiden SBY menolak permintaan menaikkan harga BBM saat ini karena dinilai bukan saat yang tepat. Namun Jokowi tidak menyebutkan mengapa SBY menolak menaikkan harga BBM bersubsidi. Baca: Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Tak Populer.
“Saya punya pandangan berbeda kalau kita naikkan BBM tahun ini, kasihan beban rakyat terlalu berat. Tetapi saya juga terus memantau perkembangan seperti kontingensi, apabila tujuh pekan ke depan ada perubahan dramatis, harga minyak meroket, dan kalau tidak naikkan BBM, APBN kita jebol akan saya naikkan. Tapi sebaliknya, harga minyak cenderung turun, logika tidak kuat, itu logika pemerintah sekarang, saya juga harus menghormari pandangan lainnya, tapi harus juga mendengarkan mengapa kami memilih tahun ini tidak menaikkan harga BBM,” kata Presiden SBY dikutip Antara.
Presiden SBY juga menilai kurang tepat bila ada pandangan bila pemerintahan yang dipimpinnya tidak menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi maka akan membebani pemerintahan selanjutnya. Menurut kepala negara tidak baik bila menilai suatu pemerintahan memberatkan pemerintahan lainnya.
“Tidak baik bila satu pemerintah dituduh membebani pemerintahan yang lain. Setiap pemerintahan harus menghadapi tantangannya, dituntut mengambil resiko dan tantangan itu,” tegasnya.
Presiden SBY menegaskan konsultasi dan perbincangan mengenai masalah transisi pemerintahan yang dilakukan saat ini merupakan babak baru dan capaian yang baik dalam politik nasional. Kepala Negara juga menegaskan postur RAPBN 2015 dibuat fleksibel sehingga dapat memudahkan pemerintahan selanjutnya, mengenai adanya program atau anggaran yang belum terakomodasi. Menurut SBY, penyesuaian dapat dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya dalam APBN- Perubahan (APBN-P).