SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta membentuk unit lembaga langsung di bawah presiden yang fokus pada persoalan logistik nasional.
Keberadaan lembaga itu dinilai akan menjadi eksekutor sekaligus mengevaluasi mengenai rencana dan reformasi logistik maupun maritim nasional dari sedang berjalan saat ini. Diharapkan, lembaga itu akan itu akan memecahkan persoalan logistik, seperti biaya logistik yang masih 26% dari PDB.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, mengusulkan lembaga itu dapat berbentuk seperti Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang berada langsung di bawah presiden.
Menurutnya, lembaga itu memiliki legitimasi untuk mengevaluasi kinerja logistik selama ini terkesan berjalan lamban dan tidak terkoordinasi dengan baik. Lembaga ini sekaligus menjadi eksekutor dan koordinator untuk mempercepat implementasi perbaikan logistik masa mendatang.
Yukki Nugrahawan Hanafi menuturkan Thailand telah berhasil mereformasi logistik dan maritim setelah pemerintah negara tersebut membentuk lembaga pengurus logistik yang berada di bawah Perdana Menteri. Kekinclongan kinerja lembaga logistik negara itu tercermin dari tingkat mutu pelayanan logistik membaik dan volume ekspor impor yang terus meningkat.
Menurutnya, produktivitas Indonesia dalam bidang logistik akan membaik kalau sistem logistik dapat dibenahi, antara lain pembenahan kepelabuhanan yang saling mendukung berbasis pada komoditi dan produksi. Adapun, sistem transportasi seperti laut, kereta api, darat dan sungai penyebrangan menjadi satu bagian moda yang terintegrasi dan saling mendukung. “Jangan jalan masing-masing dengan rencana sendiri-sendiri,” ujarnya.
Dengan tingkat pelayanan yang baik di bidang angkutan laut, darat, kereta api, angkutan sungai dan penyebrangan dan ditopang oleh pelabuhan-pelabuhan modern, serta diawasi lembaga pemerintahan logistik, ALFI optimis tingkat pertumbuhan ekonomi nasional akan menembus angka 7%.
Jika Jokowi bertekad membentuk lembaga itu, imbuhnya, pengurus ALFI baik di pusat maupun daerah berkomitmen akan mendorong dan membantu lembaga tersebut.