SOLOPOS.COM - Ilustrasi ISIS (Istimewa)
Kanalsemarang.com, BANJARNEGARA – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Banjarnegara dan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam se-Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, mendeklarasikan penolakan paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
Deklarasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo, Dandim 0704/Banjarnegara Letkol Infanteri Edi Rahmatullah, Kapolres Banjarnegara AKBP Muslimin Ahmad, Ketua MUI Banjarnegara Fahmi Hisyam, dan perwakilan sejumlah ormas Islam di Aula Sasana Bhakti Praja, Banjarnegara, Kamis (28/8/2014).
Dalam sambutannya, Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo menginstruksikan kepada instansi terkait dan camat untuk mewaspadai perkembangan ISIS.
Menurut dia, instruksi tersebut telah dituangkan melalui Surat Edaran Bupati Banjarnegara Nomor 300/2012/Kesbangpolinmas/2014.
“Kami minta peran aktif ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama untuk menangkal masuknya paham ISIS dan paham radikal lainnya yang membahayakan Pancasila, kebinekaan, dan keutuhan NKRI di kalangan umatnya. Kesbangpolinmas saya harapkan intens melakukan koordinasi dengan aparat negara lainnya guna mendeteksi dini dan cegah dini,” katanya seperti dikutip Antara.
Selain itu, dia juga menginstruksikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindidpora) Banjarnegara untuk memonitor jajarannya, khususnya pada pendidik, agar tidak terpengaruh paham ISIS dan kelompok radikal lain.
“Dugaan kasus keterlibatan oknum pendidik seperti yang terjadi di kabupaten tetangga tidak perlu terjadi di wilayah Banjarnegara,” katanya.
Menurut dia, pemerintah juga tidak mengakui keberadaan ISIS dan melarang menyebarluaskannya karena bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer 0704/Banjarnegara Letnan Kolonel Infanteri Edi Rahmatullah mengatakan bahwa keberadaan ISIS di Indonesia diawali oleh Gerakan Reformis Islam (Garis) yang didirikan di Cianjur pada tanggal 24 Juni 1998 dengan pimpinan Chep Hermawan, warga Kelurahan Muka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.