SOLOPOS.COM - Joko Widodo (Jokowi) (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Kenaikan harga BBM bisa jadi batu sandungan bagi siapapun yang jadi presiden. Hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan dukungan publik terhadap Jokowi sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia akan merosot bila pemerintahan baru yang dibentuknya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Berdasarkan hasil survei LSI yang dilakukan 23-27 Agustus 2014 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan satu dari empat masalah yang bisa menjadi “buah simalakama” (bumerang) bagi pemerintahan Jokowi-JK .
“Tiga masalah lainnya adalah tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat, lumpuhnya pemerintahan Jokowi-JK karena terganjal parlemen, serta khawatir bahwa kabinet Jokowi-JK tidak meyakinkan karena terlalu banyak kompromi politik,” ujar peneliti LSI, Rully Akbar, dalam keterangan pers, Kamis (29/8/2014)
Survei LSI menggunakan sampel “multistage random sampling” (margin of error +/- 2,9%). Berdasarkan survei tersebut, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK pada Agustus 2014 sebesar 71,73%.
Namun persentase tingkat keyakinan publik terhadap Jokowi-JK ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jilid II pada Desember 2009 yang hanya 68,50%.
Namun Jokowi mengisyaratkan akan menempuh sikap yang berbeda dengan SBY. Presiden SBY telah menolak permintaan Jokowi untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Terus terang ini saya sampaikan, tadi malam memang secara khusus saya minta kepada SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM. Namun, beliau menyampaikan saat ini kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan,” katanya di Balai Kota Jakarta hari ini.
Meski demikian, Jokowi enggan memberikan penjelasan yang lebih rinci alasan SBY menolak permintaan kenaikan harga BBM tersebut. Anggaran belanja untuk subsidi BBM dalam Rancangan APBN 2015 mencapai Rp291,1 triliun atau naik dari alokasi subsidi BBM di APBN 2014 yang sebesar Rp246,5 triliun.
Presiden terpilih yang saat ini menjabat gubernur DKI tersebut pun menyatakan tidak peduli dengan penurunan popuralitas bila dia menutuskan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. “Saya siap tidak populer dengan menaikkan BBM,” tegasnya.
Jokowi berharap dengan menaikkan harga BBM, maka angka defisit anggaran dapat ditekan di bawah target RAPBN 2015 sebesar 2,3%.