SOLOPOS.COM - Antrean jeriken di SPBU. (JIBI/Solopos/Antara/Dedhez Anggara)
Solopos.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengawal kuota BBM bersubsidi agar tidak terjadi lonjakan permintaan dan antrean. Hal ini terkait antrean pembeli premium di berbagai kota, termasuk Bandung.
Kepala Dinas ESDM Jabar, Sumarwan HS, mengatakan meski memahami kewenangan mengatur kuota berada di pusat, sebaiknya peran pemda diaktifkan kembali. Menurutnya, selama ini daerah hanya menerima begitu saja kuota BBM. “Tapi kami tidak diberi kewenangan bagaimana mengatur kuota ini, bagaimana mengendalikannya,” katanya pada Bisnis/JIBI, Senin (25/8/2014).
Pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak meski antrean panjang kendaraan untuk mengisi premium sudah terjadi di wilayah III Cirebon, sebagian Bandung, dan Sukabumi. Dia mengatakan pembatasan kuota BBM bersubsidi yang sudah dilakukan Pertamina bisa dipahami pihaknya mengingat tingginya beban subsidi. “Ke depan saya kira usulan kami soal kuota ini akan dibicarakan,” katanya.
Menurut Sumarwan, Dinas ESDM hanya melakukan pemantauan di lapangan dan meminta masyarakat memahami penurunan kuota yang dilakukan Pertamina. Dia sendiri mengaku tidak mengetahui persis berapa alokasi BBM untuk Jabar terbaru usai lebaran. “Yang baru belum ada angkanya, kami masih menunggu data Pertamina,” katanya.
Tingginya konsumsi BBM bersubsidi di Jabar menurutnya tidak bisa dipersalahkan melulu pada penyedia BBM semata. Dia menilai kebijakan pengurangan subsidi harus disertai dengan jumlah yang kendaraan yang tak ada pembatasan, serta kondisi infrastruktur jalan yang rusak. “Ini kalau tidak diatur yang konsumsi BBM akan meningkat,” katanya.