SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembangunan perumahan (JIBI/Bisnis Indonesia/Andi Rambe)
Solopos.com, SOLO — Backlog atau kekurangan pasok perumahan di Soloraya mencapai 148.463 unit. Jika tidak ada upaya serius terkait perizinan dan pengurusan lahan, angka backlog pada 2016 bakal tak terkontrol.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) Jateng, M.R. Priyanto, menuturkan pertumbuhan iklim investasi dan perekonomian di Soloraya membuat kebutuhan properti di Soloraya sangat tinggi. Bahkan kebutuhan properti di Soloraya mencapai 42% dari kebutuhan di Jateng yang mencapai 350.000-an unit rumah. Luas lahan yang dimiliki pengembang Soloraya saat ini mencapai 1.531 hektare (ha).
Dia memprediksi pertumbuhan kebutuhan properti akan semakin meningkat pada 2016 apabila tol Solo-Semarang sudah mulai beroperasi. Hal ini karena dengan adanya tol, akses Solo-Semarang akan menjadi semakin mudah. Kota Bengawan dinilai akan menjadi magnet yang sangat kuat, seperti halnya yang terjadi ketika tol Jakarta-Bandung mulai dioperasikan.
“Peluang pengembangan properti di Solo sangat besar. Namun ada beberapa regulasi yang menghambat pemenuhan kebutuhan tersebut, seperti aturan luas bangunan dan ketetapan harga rumah subsidi,” ungkap Priyanto kepada Solopos.com, Jumat (22/8).
Priyanto juga mengatakan, rendahnya upah minimum regional (UMR) membuat masyarakat di Jateng kesulitan untuk membeli rumah. Dia menjelaskan pada 2012, pihaknya bisa membangun 12.000 rumah di Jateng tapi menurun menjadi 6.000 unit pada 2013. Hingga pertengahan 2014, Priyanto mengatakan baru ada 3.000 unit yang sudah dibangun. Oleh karena itu, pihaknya akan menggenjot pembangunan rumah hingga akhir tahun.
Rumah Susun
Pemenuhan kebutuhan rumah tahun depan makin sulit akibat rencana pemerintah menghapus Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah tapak. Fasilitas subsidi tersebut hanya akan diberikan untuk rumah susun hak milik (rusunami).
Menurut Priyanto, karakteristik masyarakat di Jateng lebih memilih rumah tapak daripada rumah susun. Oleh karena itu, penjualan rumah tersebut akan menjadi sulit. Dia mengatakan konsumen di Solo, Semarang, Purwokerto, Magelang, dan Tegal mulai melirik rumah susun tapi untuk jenis apartemen.
Sementara itu, Ketua Umum REI, Eddy Hussy, mengaaku terus melobi pemerintah untuk menangguhkan aturan penghapusan FLPP rumah tapak di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama yang masih mudah memperoleh lahan. Menurut dia aturan tersebut hanya bisa diterapkan di kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
Dia menjelaskan ke depan, tren perumahan akan bergeser ke rumah vertikal. Namun masih banyak lahan di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk membuat rumah tapak. Apabila kebijakan tersebut dipaksakan, dapat menyebabkan backlog semakin besar.
Kekurangan Rumah di Soloraya
| Kota/Kabupaten | Backlog Rumah (unit) |
| Solo | 45.242 |
| Sragen | 5.648 |
| Karanganyar | 6.869 |
| Wonogiri | 2.541 |
| Sukoharjo | 37.992 |
| Klaten | 32.452 |
| Boyolali | 17.719 |
| Total | 148.463 |
Sumber: DPD REI Jateng