Jateng
Sabtu, 23 Agustus 2014 - 07:50 WIB

PELAYANAN PEMERINTAH : Di Jateng, Jalan Rusak dan Pungli Paling Banyak Dikeluhkan

Redaksi Solopos.com  /  Sumadiyono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi jalan rusak (JIBI/Harian Jogja/Antara)

Kanalsemarang.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa kerusakan jalan sebagai salah satu infrastruktur dasar, menjadi masalah yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

“Urutan kedua hal yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Jateng adalah terkait dengan pelayanan umum yang buruk dan praktik pungutan liar,” katanya seperti dikutip Antara, Jumat (22/8/2014).

Advertisement

Menurut Ganjar, pada kurun 7 Mei 2014-21 Agustus 2014 telah diterima sebanyak 569 laporan dari masyarakat melalui situs laporgub.jatengprov.go.id yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

“Dari ratusan laporan yang kami terima, 308 di antaranya sudah terverifikasi dan ditindaklanjuti dengan baik,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Berdasarkan data dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jateng itu, jumlah laporan tertinggi ada di Kota Semarang, kemudian disusul Kabupaten Pati, Kabupaten Banyumas, sedangkan di daerah lain rata-rata sama.

Advertisement

“Kalau dilihat dari instansinya, Dinas Bina Marga yang paling banyak diprotes masyarakat, lalu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,” katanya.

Di antara laporan masyarakat yang masuk, kata dia, ada yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota sehingga Pemprov Provinsi Jateng meneruskannya ke kepala daerah yang bersangkutan.

Terkait dengan upaya perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, Pemprov Jateng mengusulkan anggaran sebesar Rp2,1 triliun pada APBD Jawa Tengah 2015.

Advertisement

“Pada 2014, kami mengusulkan anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp1,5 triliun tapi yang diberikan hanya Rp1,2 triliun dan itu kurang berdasarkan konfirmasi dengan perencanaan yang kami lakukan serta hasil laporan masyarakat sehingga saya minta ditambah menjadi Rp2,7 triliun,” ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan anggaran Rp2,7 triliun itu dibagi untuk Dinas Bina Marga sebanyak Rp2,2 triliun, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) sebanyak Rp320 miliar, sedangkan sisanya untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif