SOLOPOS.COM - Pengawal Jokowi-JK berpose di Gedung KPU, Jumat (22/8/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)
Solopos.com, JAKARTA – Joko Widodo (Jokowi) resmi mendapatkan pengawalan dari Paspampres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan kubu Prabowo-Hatta.
Bagaimana jadinya nanti ketika Jokowi resmi menjabat sebagai presiden? Baik Jokowi maupun pihak Paspampres, sama-sama memberi sinyal aktivitas blusukan yang identik dengan Jokowi akan tetap bisa dilakukan.
Jokowi mengatakan dirinyalah sebagai Presiden yang berhak untuk mengatur keprotokolan. “Wong namanya itu kan kita yang ngatur. Masa saya yang diatur Paspampres. Masa saya yang diatur protokol. Nggak kebalik?” kata Jokowi di Balaikota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).
Jokowi menegaskan tidak akan berubah meskipun dia adalah seorang presiden. Dia mengatakan akan tetap melakukan blusukan untuk mengetahui secara langsung problem di masyarakat.
“Justru kita ini bisa menyosialisasikan program dengan mudah. Kalau ada masalah, bisa menyampaikan secara cepat,” katanya.
Asisten Operasi Komandan Paspampres, Kolonel Achmad Budi Handoyo, kepada wartawan seusai serah terima pengamanan kepada TNI di kantor KPU, Jl. Imam Bonjol, Jumat, mengatakan akan bekerja secara fleksibel.
“Kita punya SOP, tapi tidak menghilangkan dari standar maksimum. Jadi kita fleksibel, tapi standar maksimum keamanan kita tidak akan kurang,” kata dia.
Budi menerangkan, pihaknya punya pengalaman memberi pengamanan dan pengawal beberapa presiden. Katakan yang mirip gaya Jokowi, yaitu Gus Dur. “Kita ingat dulu Bapak Gus Dur, Habibie, kita menyesuaikan dan adaptasi dengan kegiatan tersebut,” ujarnya.
Karenanya, Budi mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi langsung dengan Jokowi soal pengaman dan pengawalan yang akan diterapkan. “Jelas pasti kita akan koordinasi. Sistem pengamanan kita adalah maximum security, tapi nyaman,” kata Budi.