SOLOPOS.COM - Para pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)(Dok/JIBI/Solopos/Antara)
Solopos.com, JAKARTA — Anggota Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Rodja, mendesak seluruh elit pengurus DPW dan DPC PPP untuk kompak menggelar muktamar partai.
“Karena kepengurusan DPP PPP sudah berakhir, maka yang masih memiliki kewenangan untuk menggelar Muktamar adalah DPW dan DPC PPP,” katanya saat jumpa pers di Warung Daun, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Muhammad Rodja mengatakan secara de jure kepengurusan DPP PPP sudah tidak lagi bisa menjadi bahan pertimbangan. Untuk itu, katanya, semua produk kebijakan yang dikeluarkan Suryadharma Ali cs. batal demi hukum. Pihaknya bersama dengan sejumlah pengurus sayap partai berlambang Kabah itu telah membentuk Forum Peduli PPP (FPP) untuk menyelamatkan partai.
Dia mengatakan sesuai hasil Mukernas PPP pada 23-24 April lalu, kesepakatan untuk menggelar Muktamar dilakukan satu bulan setelah pelaksanaan Pilpres 2014. “Nah, Pilpres 2014 sudah dilaksanakan pada 9 Juli. Artinya Muktamar harus digelar pada 9 Agustus. Sekarang sudah tanggal 22 Agustus. Artinya, secara hukum, kepengurusan DPP PPP sudah kedaluarsa dan tidak punya kekuatan hukum lagi,” katanya.
Untuk itu, demi menyelamatkan partai, pihaknya berharap agar DPW dan DPC PPP segera mengambil langkah penyelematan partai dengan prosedur mendemisionerkan DPP PPP. Menurutnya, dengan langkah mendemisionerkan tersebut maka koordinator wilayah partai dapat segera membentuk presidium untuk melaksanakan tugas Partai.
“Setelah itu, presidium tersebut wajib menyelenggarakan Muktamar secepatnya. Ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Karena PPP merupakan aset bangsa,” katanya.
Muhammad Rodja menambahkan apabila Muktamar segera dilaksanakan, dia berharap pemimpin baru PPP bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya untuk memajukan visi dan misi partai.
“Kami harapkan apabila Muktamar diadakan, pemimpin partai ke depan harus dari orang jujur, ikhlas, amanah dan tidak ada lagi tersangkut kasus ‘dagang sapi’ atau ‘menjual partai’ ke pihak lain. Sehingga dengan demikian partai ke depan harus kembali ke hittahnya,” paparnya.
Muhammad Rodja mengklaim jika dihitung, ada 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 450 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang mendukung muktamar digelar secepatnya. “Idealnya pertengahan September, muktamar harus digelar.”
Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda Kabah, organisasi sayap PPP, Syahrial Agamas mendesak agar PPP merapat ke kubu Jokowi-JK dan meninggalkan Koalisi Merah Putih. Dia mengatakan tidak ada manfaatnya apabila PPP memilih untuk menjadi oposisi di parlemen pada pemerintahan mendatang. “Apabila PPP keluar dari Koalisi Merah Putih, saya kira Jokowi-JK akan terbuka menerima,” katanya.
Menurutnya, kendati DPP PPP mendukung lebih merapat pada Prabowo-Hatta, akan tetapi Pemuda Kabah berani membelot mendukung Jokowi-JK. Apabila terus dipaksakan setia pada Koalisi Merah Putih, katanya kursi PPP di parlemen akan semakin sedikit.
“Jadi saya imbau lebih baik PPP merapat pada Jokowi-JK. Ini harus dilakukan untuk menyelamatkan partai, jangan sampai PPP hancur,” paparnya.