SOLOPOS.COM - Ilustrasi bus Trans Jogja (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Harianjogja.com, JOGJA—Sebanyak 22 jalur untuk angkutan perkotaan bakal direalisasikan pada 2015. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY tengah mengkonsultasikan mengenai sistem pengadaan operator ke Lembaga Kajian Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP).
“Apakah harus lelang atau penunjukan langsung, baru kami tanyakan dengan mengirim surat ke LKPP dua hari lalu,” ujar Kepala Dishubkominfo DIY Budi Antono, belum lama ini.
Di samping itu, menurut dia, Pemerintah Daerah DIY juga tengah mempertimbangkan permintaan perpanjangan kontrak PT Jogja Tugu Trans sebagai operator Trans Jogja yang habis pada 6 Februari 2015. PT JTT berharap masih menjadi bagian dari operator Trans Jogja mengingat baru saja melakukan pengadaan 20 bus.
Budi menjelaskan, dari 22 jalur, 17 jalur di antaranya diperuntukan Trans Jogja dengan empat koridor. Sedangkan sisanya untuk bus angkutan regular. Karenanya penyesuaian penempatan shelter juga bakal dilakukan.
“Otomatis kalau ada empat koridor, ada shelter yang dipindah atau ditambah,” ujarnya.
Saat ini, tercatat ada 112 shelter Trans Jogja. Beberapa di antaranya bakal dikembangkan untuk penyesuaian jalur baru itu. Berdasarkan lelang pengembangan shelter di layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) DIY, pengembangan itu dilakukan pada shelter Condongcatur, Kentungan, dan Terminal Jombor, Jalan Magelang.
Selain itu pengembangan dilakukan pada shelter Monjali, Babarsari, Kehutanan UGM, Malioboro, Vrederburg, Taman Pintar, dan Kebun Binatang Gembira Loka. Pengembangan shelter di Babarsari dan Jalan Magelang (depan TVRI) itu merupakan pemindahan bangunan shelter dari Tegalgendu 1 dan 2 dan Mirota Kotabaru. Di kedua wilayah itu sepi penumpang.
Saat 22 jalur ini dibahas bersama Komisi C DPRD DIY Maret lalu, jalur baru itu dinilai kurang efektif karena saling bersinggungan Kondisi itu misalnya terjadi di wilayah UGM dan ring road utara, sehingga terjadi penumpukan bus Trans Jogja.
Bahkan, jalur yang meluas sampai wilayah perbatasan dinilai merugikan angkutan antar kota dalam provinsi (lihat grafis).“Jalur di Jogja itu berbeda dengan daerah lain sehingga tidak mungkin menghilangkan sama sekali singgungan, hanya bisa meminimalisir,” katanya.