SOLOPOS.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) bersama Wakil Presiden Budiono (kanan), Ketua DPR Marzuki Alie (kedua kanan), Ketua DPD Irman Gusman (kedua kiri) dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kiri) dalam acara kenegaraan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2014 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2013). Pidato tersebut memaparkan sejumlah isu strategis di antaranya pertumbuhan ekonomi, asumsi makro, dan estimasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. (JIBI/Solopos/Antara/Rosa Panggabean)
Solopos.com, JAKARTA — Ekonom menilai pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini tidak memiliki perencanaan anggaran yang matang dan akan memberatkan pemerintahan mendatang. Hal ini terlihat dari penyusunan APBN yang selalu tidak sesuai dari realisasi anggaran yang sebenarnya.
Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, berpendapat postur anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) yang disusun oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu meleset jauh dari realita.
“Ciri dari APBN di masa pemerintahan SBY adalah tingkat kemelesetannya sangat tinggi. tidak pernah tanpa APBN perubahan,” ujar Faisal Basri kepada Bisnis/JIBI, Selasa(19/8/2014).
Menurut dia, asumsi makro yang ditetapkan tidak realistis sehingga mengalami perubahan besar pada pertengahan tahun. pemerintah seperti menergantungkan diri pada proses APBN-Perubahan (APBN-P).
“APBN-P itu diketok pertengahan tahun, jadi realisasinya mepet di akhir-akhir tahun. Dari sisi politis tentu buruk, menciptakan area korupsi,” tegas Faisal Basri.
Proses APBN-Perubahan menunjukkan buruknya perencanaan fiskal yang dibangun oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Kedua. Pemerintahan Presiden SBY juga telah menyusun RAPBN 2015 pada pertengahan tahun. Meskipun disebut hanya disusun secara base line, namun RAPBN 2015 disebut berbagai pihak tidak memberi banyak ruang fiskal bagi pemerintah baru yang akan menjalankan APBN 2015.