SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul sudah menghabiskan dana sekitar Rp50 juta untuk menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Anggota KPU Gunungkidul Divisi Keuangan dan Logistik menuturkan dana yang dikeluarkan memang tidak sedikit. Pasalnya banyak dokumen yang harus dipersiapkan untuk kelengkapan bukti dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ada beberapa jenis dokumen yang harus kami persiapkan antara lain C7 seluruh Tempat Pemungutan Suara [TPS], Daftar Pemilih Khusus Tambahan [DPKTb], Daftar Pemilih Tambahan [DPTb] serta semua form A5,” ungkap dia di ruangannya, Senin (18/8/2014).
Semua dokumen asli tersebut kemudian digandakan dan dileges. Setelah digandakan rangkap tiga. Saking banyaknya lembaran dokumen yang disiapkan, biaya penggandaan pun bisa dibilang besar.
“Untuk fotocopy saja habis Rp15 juta. Tentunya besar, tapi memang dokumennya banyak sekali,” imbuh dia.
Dokumen-dokumen tersebut sudah disetorkan Kamis (14/8/2014). KPU Gunungkidul pun sudah mengantongi keterangan bukti penyetoran dokumen sebagai alat bukti. KPU Gunungkidul pun tinggal menunggu putusan MK 21 Agustus mendatang.
Salah satu staf KPU Gunungkidul Agung P Mintarto menambahkan pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres ada alokasi dana tersendri untuk PHPU. KPU Gunungkidul mendapatkan alokasi Rp116,9 juta untuk perumusan dan penyusunan materi serta supervise dan bantuan terhadap penyelenggara Pemilu. Jumlah tersebut untuk Pileg dan Pilpres.
“Untuk mengurus PHPU kali ini memang menghabiskan banyak biaya untuk akomodasi, fotocopy serta leges. Tapi kami berusaha untuk menekan pengeluaran,” ujar dia. Agung menuturkan ketika dana tersebut tidak habis terpakai, maka akan kembali ke pusat.