SOLOPOS.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Dok/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Pengesahan UU No. 6/2014 untuk mensejahterakan masyarakat berbasis pedesaan mendapatkan kritik dari politikus muda Partai Golkar yang merapat ke kubu Jokowi-JK, Poempida Hidayatulloh.
UU yang sempat menjadi janji politik capres saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 itu dinilai tidak didukung oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono. Hal itu diungkapkan Poempida Hidayatulloh dengan menggarisbawahi pembacaan nota keuangan yang disampaikan Presiden SBY.
Dalam pidato tersebut, Presiden SBY menyebut anggaran untuk desa hanya dialokasikan sebesar Rp9,1 triliun. Adapun jumlah desa di seluruh Indonesia menurut Kemendagri adalah 72.944 desa. Kalau dalam nota keuangan Presiden SBY hanya menyebut Rp9.1 triliun, maka per desa hanya akan menerima Rp125 juta.
“Jelas nilai tersebut sangatlah minim dan tidak akan memberikan impact yang signifikan secara basis peningkatan kesejahteraan,” katanya dalam siaran pers, Selasa (19/8/2014).
Menurutnya, jika dana alokasi untuk desa ini dicairkan secara bertahap sesuai UU, maka angka yang pantas adalah kisaran Rp350 juta sampai dengan Rp500 juta per desa. “Jadi minimal alokasi dan untuk desa sekitar Rp25,5 triliun sampai dengan Rp36 triliun dari APBN,” ujar mantan juru bicara pasangan Jokowi-JK tersebut.
Untuk peningkatan kapasitas desa dan pemerintah desa, maka desa didampingi oleh fasilitator PNPM mandiri yang jumlahnya sekitar 25.387 orang. Perlu disiapkan honor mereka setahun atau 16 bulan ke depan. Pendampingan ini ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana tersebut.
“Saya berharap Pemerintahan yang sekarang masih dapat merevisi alokasi anggaran desa ini dan tidak ragu lagi memberikan dukungan penuh bagi pembangunan berbasis pedesaan yang sangat diharapkan ini,” tuturnya.