SOLOPOS.COM - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Anggito Abimanyu berada diruang tunggu Gedung KPK Jakarta, Rabu (19/3/2014). Anggito diminta keterangan dalam penyelidikan dana ibadah haji di Kemenag. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A)
Solopos.com, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini ada sejumlah kementerian yang diprediksi rawan tindak pidana korupsi. Hal tersebut diakui ICW akan membuat pemerintahan baru pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terganggu. Terlebih jika beberapa Kementerian tersebut dipimpin seorang politisi.
Penegasan tersebut disampaikan Koordinator ICW, Ade Irawan, dalam konferensi persnya di Jakarta, Selasa (19/8/2014). “Menurut saya, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama adalah paling rawan, terutama yang dipimpin oleh politisi,” tuturnya.
Oleh karena itu, ICW mengimbau kepada pasangan Jokowi-JK agar melakukan seleksi ketat untuk memilih nama-nama menteri yang akan mendampinginya selama lima periode ke depan nanti. Selain itu, dengan seleksi yang ketat maka pasangan Jokowi-JK juga akan terhindar dari intervensi partai politik yang memiliki kepentingan kelompoknya.
“Seleksi yang ketat pada rekrutmen Menteri itu penting untuk menjaga intervensi politik. Kalau saja presidennya punya otoritas besar, menteri yang tidak compatible bisa di-cut atau ditegur,” kata Ade Irawan.
ICW juga berharap pasangan Jokowi-JK dapat memimpin dengan tegas dan tidak melakukan kompromi dengan beberapa partai politik yang akan mengganggu kinerja pemerintahannya. “Apabila dari awal presiden sudah melakukan kompromi, maka ke depan posisi menteri akan jadi sarana logistik partai,” tukasnya.