SOLOPOS.COM - Anak-anak menutup hidung saat melintas di dekat tempat pembuangan sampah (TPS) Jl Letjen Sutoyo, Solo (13/12/2012). (Agoes Rudianto/JIBI/SOLOPOS)
Solopos.com, SOLO—Para petugas penarik sampah yang memanfaatkan tempat pembuangan sampah (TPS) di Setabelan, Banjarsari, Solo menolak pembangunan TPS bawah tanah yang bakal dibangun tahun depan.
Pembangunan TPS bawah tanah yang menempati TPS Setabelan itu dianggap tidak efektif dan akan mengancam kesehatan petugas penarik sampah.
Sebelumnya, Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo berencana merealisasikan pembangunan TPS bawah tanah senilai Rp5 miliar pada 2015. Pembangunan TPS bawah tanah itu untuk mengantisipasi luapan sampah yang tidak bisa masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Mojosongo, Jebres.
Kardi, 62, seorang petugas penarik sampah di Kampung Baru, saat ditemui Solopos.com, Sabtu (16/8/2014), menyatakan menolak pembangunan TPS bawah tanah. Laki-laki penarik sampah selama 33 tahun itu menegaskan TPS bawah tanah tidak cocok dibangun di Solo.
“Ya, kalau kuat fisiknya, apalagi bahaya akibat bau gas, kan mulek di dalam. Udaranya di dalam [bawah tanah] kan pengap. Pasti menganggu kesehatan,” ujarnya, kakek-kakek yang tinggal di Yosodipuran RT 003/RW 001, Kedunglumbu, Pasar Kliwon.
Petugas pemungut sampah asal Rejosari RT 008/013 Gilingan, Banjarsari, Antok, 30, menambahkan TPS bawah tanah itu tidak efektif bila sirkulasi udara tidak dibuat dengan lancar.
Antok mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo supaya membuat TPS tertutup saja seperti yang ada di Bonoloyo.
“Daripada membuang anggaran Rp5 miliar untuk bangun TPS bawah tanah, lebih baik membangun TPS tertutup. Lokasi TPS cukup dikelilingi tembok setinggi tiga meter. Dengan model itu sampah tidak beterbangan, baunya tidak menyengat keluar, dan biayanya tidak mahal. Sisanya mbok diberikan kepada kere lempoh [rakyat jelata] seperti kami,” tegasnya.
Dia menguraikan selain mengancam para petugas penarik dan pemungut sampah, keberadaan TPS bawah tanah itu juga menyulitkan petugas pengangkut sampah yang biasa menggunakan truk sampah.
“Kadang-kadang teori dan praktiknya berbeda. Orang-orang duwuran [pejabat] itu tidak ngerti dengan kondisi di bawah. Mereka hanya asal mengambil kebijakan tanpa memerhatikan nasib ngisoran seperti kami,” imbuhnya.