SOLOPOS.COM - Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU Cengklik, Banjarsari, Solo, Senin (4/8/2014). (JIBI/Solopos/Dok)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menilai apabila pengurangan subsidi energi dilakukan pada masa pemerintahan sekarang akan meringankan kerja pada pemerintahan mendatang. Pengurangan subsidi bisa dilakukan dengan cara menaikkan harga BBM secara bertahap (baca: RAPBN 2015 Sandera Pemerintah Baru?).
“Kalau sekarang bisa melakukan, kita lebih enteng,” katanya seusai menghadiri Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara DPR/MPR, Jumat (15/8/2014).
Dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), disebutkan anggaran subsidi dalam RAPBN 2015 dialokasikan senilai Rp433,5 triliun dengan rincian subsidi energi Rp363,5 triliun dan subsidi non energi Rp70,0 triliun.
Presiden SBY mengatakan penyaluran subsidi BBM yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah, sebagian juga masih dinikmati oleh masyarakat dengan ekonomi mampu. Karena itu SBY mengatakan perlunya langkah efisiensi energi dan alokasi tepat sasaran.
Langkah yang perlu diambil pemerintahan baru adalah peningkatan efisiensi subsidi energi melalui ketepatan target sasaran. Selain itu, penyaluran subsidi non-energi secara lebih efisien, penajaman penetapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan yang lebih valid, dan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.
Menyikapi hal itu, Jokowi berpendapat subsidi BBM harus dipotong secara gradual. Program tentang subsidi ini akan dibicarakan antara tim transisi Jokowi-JK dengan tim transisi SBY-Boediono setelah sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir.
“Nanti tentu saja dengan fraksi-fraksi, tapi setelah [sidang sengketa pilpres 2014] MK baru ngurus. Sebetulnya kalau dulu habis KPU rampung kita bisa masuk, tapi karena di MK kita belum bisa masuk,” jelasnya.
Soal kemungkinan mengusulkan kenaikan harga BBM kepada pemerintahan SBY, Jokowi masih mempertimbangkannya. Sebelum itu, dia akan bertemu dulu dengan pemerintahan sekarang.