SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Solopos.com, JAKARTA — Mantan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, Indra J. Piliang, menepis tudingan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, soal kader yang mendesak percepatan musyarawarah nasional (munas) Partai Golkar (baca: Ical Tuding Isu Percepatan Munas Ditunggangi Kader Pro-Jokowi-JK).
Sebelumnya, Akbar Tanjung mengatakan bahwa ada beberapa kader Partai Golkar yang ingin masuk dalam Kabinet Pemerintahan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Akbar membuat pernyataan tersebut setelah sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), didesak beberapa kader Partai Golkar untuk segera menyelenggarakan Munas Partai Golkar pada Oktober 2014.
“Itu pendapat yang mengada-ada. Cara berpikir seperti itu sudah ketinggalan zaman,” tutur Indra kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Politisi Partai Golkar tersebut meyakini bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan bersih dan bebas dari berbagai transaksi partai politik. Terlebih dengan adanya pernyataan dari kubu Jokowi-JK yang menyebutkan tidak akan memasukkan petinggi partai politik dalam kabinetnya.
“Saya justru angkat jempol pilihan politik Jokowi yang tidak akan memasukkan petinggi-petinggi parpol di kabinetnya,” tukas Indra J. Piliang.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical), menegaskan Munas Golkar tetap akan digelar pada 2015. Ical tak mau Partai Golkar ditunggangi pihak yang ingin membawa Golkar ke koalisi Jokowi-JK. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, batal dipecat dari partai beringin itu.
“Kan masalahnya begini, kenapa sih mereka mau 2014. Oke kalau saya bilang oke 2014, tapi November, pasti enggak mau juga. Karena kepentingannya adalah bisa menempatkan orang dalam pimpinan DPR dengan mengatasnamakan Partai Golkar, bisa mengusulkan anggota kabinet atas nama Golkar,” ujar Ical seperti dikutip Detik.