SOLOPOS.COM - Hillary Clinton (JIBI/Solopos/Reuters)
Solopos.com, WASHINGTON — Mantan menteri luar negeri AS, Hillary Clinton, dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Ahad (10/8/2014), menyalahkan kegagalan kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama atas meningkatnya kekacauan oleh kelompok radikal di Suriah dan Irak.
Ketika berbicara dengan media bulanan Atlantic, Hillary menggunakan kata-kata keras untuk menggambarkan kegagalan yang muncul dari keputusan Obama untuk tetap berada di luar arena selama tahap pertama konflik Suriah. Dalam konflik itu, kelompok oposisi telah berusaha menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
“Kegagalan untuk membantu membangun pasukan tempur rakyat yang dapat dipercaya yang berasal dari pemrotes terhadap al-Assad –ada pemeluk agama Islam, ada kaum sekuler, ada apa saja di tengah– kegagalan untuk melakukan itu menimbulkan kevakuman besar, yang kini telah diisi oleh mujahidin,” katanya.
Hillary Clinton yang menjadi utusan senior Amerika selama masa jabatan Obama, diperkirakan banyak pihak akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden dan dipandang sedang berusaha menjauhkan diri dari presiden AS tersebut. Kebijakan luar negeri Barack Obama telah mendapat serangan tajam selama beberapa bulan belakangan.
Sementara itu, pesawat tanpa awak dan petempur AS telah melancarkan serangan udara terhadap sasaran Negara Islam Irak dan Levant (ISIL) di Irak Utara selama tiga hari berturut-turut sejak Obama mengesahkan tindakan itu pada Kamis (7/8/2014). Hal itu dilakukan untuk melindungi warga AS di kawasan itu dan melaksanakan misi kemanusiaan.
Saat mengumandangkan pendapat sebagian politikus, Hillary Clinton mengatakan Barack Obama kekurangan strategi untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok radikal seperti gerilyawan ISIL maupun ISIS.
“Bangsa yang besar perlu menata prinsip-prinsip, dan ‘tidak melakukan perbuatan bodoh’ bukanlah prinsip penataan,” kata Hillary. Ia merujuk kepada slogan yang dilontarkan oleh presiden AS tersebut belum lama ini untuk menggambarkan doktrin kebijakan luar negerinya.