SOLOPOS.COM - Calon presiden terpilih Joko Widodo (kedua dari kanan) didampingi Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, Rini Soewandi (kanan), dan tiga orang deputi kepala staf, Anies Baswedan (ketiga dari kiri), Akbar Faisal (kedua dari kiri), dan Andi Wijayanto (kiri) meresmikan pembukaan Kantor Transisi Jokowi-JK di Jl Situbondo No. 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2014). Kantor transisi tersebut akan menjadi tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan transisi dari pemerintahan Presiden SBY hingga pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2014, termasuk membahas pembentukan kabinet dan APBN 2015. (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)
Solopos.com, JAKARTA–Presiden terpilih Joko Widodo membentuk Kantor Transisi sebagai persiapan mengarungi pemerintahan baru periode 2014-2019 mendatang.
Kantor Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla dipimpin oleh mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada kabinet Gotong Royong periode tahun 2001-2004 Rini M Soemarno.
Rini yang pernah menjabat Presiden Direktur PT Astra Internasional ini dipercaya menjabat sebagai kepala staf Kantor Transisi. Ia dibantu empat deputi yakni Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan dan Akbar Faizal.
“Kantor ini dipimpin oleh Kepala Staf Ibu Rini Soemarno dibantu empat deputi,” kata Jokowi di kantor transisi Jl Situbondo no 10 Menteng Jakarta Pusat, Senin (4/8/2014).
“Kantor ini dipimpin oleh Kepala Staf Ibu Rini Soemarno dibantu empat deputi,” kata Jokowi di kantor transisi Jl Situbondo no 10 Menteng Jakarta Pusat, Senin (4/8/2014).
Kantor Transisi, lanjut Jokowi diperlukan untuk mempersiapkan penjabaran visi misi, sembilan program aksi atau nawa cita dan seluruh janji kampanye agar dapat dilaksanakan sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Kebijakan Strategis
Tim juga diminta untuk menjabarkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam rencana dan program kebijakan, mempersiapkan upaya mempercepat pelaksanaan kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Mereka mempunyai beberapa penasehat senior dan satuan tugas khusus.
Mereka bertugas mencari nama-nama menteri yang memenuhi kriteria. Sayangnya Jokowi merahasiakan personel tim bagian yang disebut head hunter ini. “Tapi enggak bisa saya buka semua dong, nanti ada intervensi,” jelasnya.
Kepala Staf Kantor Transisi Rini Soemarno mengatakan seluruh tim diberi waktu dua bulan sampai akhir September 2014. Ketika Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden otomatis roda pemerintahan langsung siap jalan.
“Paling utama target persiapan mengenai kerja ini, kita harus kerja sampai pada akhir September,” kata Rini. Menurutnya, susunan program telah dibagi diantaranya kelompok kerja petani, nelayan, pedesaan, infrastruktur dan lainnya.
Semua harus selesai pada akhir bulan depan. Disinggung mengenai proses seleksi menteri kabinet Jokowi-JK, tim diberi kewenangan penuh untuk mencari talenta berkualitas tanah air untuk diusulkan sebagai menteri kepada Presiden Joko Widodo nantinya.
Namun pemilihannya sesuai Undang Undang jadi hak preogratif Presiden untuk menentukan menteri yang tepat. “Seperti beliau katakan the right man in the right place, the right woman in the right place,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Andi Widjajanto mengatakan agenda pertama kantor transisi adalah melengkapi struktur tim kelompok kerja di bawah deputi. “Pokja itu kombinasi dari akademisi, pelaku, bisa juga politisi, partai pengusung di DPR atau mantan birokrat,” ujarnya.
Tim kantor transisi ini nantinya akan bertukar informasi dengan tim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi tim kantor transisi harus melengkapi struktur tim lebih dulu sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Setelah keputusan MK keluar, baru secara formal kami melakukan interaksi dengan tim pemerintahan SBY,” ujar Andi.
Informasi yang dibutuhkan kubu Jokowi-JK diantaranya tentang ruang fiskal penyusunan APBN 2015 untuk mewujudkan program-program pemerintahan yang akan datang.
“Soal ruang fiskal. Ini dibutuhkan untuk mewujudkan program-program kita. Selain itu kita ingin lihat soal APBN, apakah masih ada ruang sehingga program Jokowi-JK yang prioritas bisa masuk ke dalam APBN,” jelas Andi.