SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Dok)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Polres Gunungkidul siap menertibkan pungutan liar yang berkedok penunjuk jalan alternatf di kawasan pantai Gunungkidul. rencananya penertiban dilakukan melibatkan petugas polsek dan kepala desa setempat.
Kepala Polres Gunungkidul AKBP Faried Zulkarnaen mengatakan titik-titik yang diduga sebagai tempat pungutan liar di antaranya di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus dan Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari. Untuk itu, penertiban yang dilakukan selain melibatkan pihak polsek, juga akan melibatkan perangkat desa setempat.
“Mereka yang melakukan pungutan adalah warga masyarakat sekitar lokasi, jadi akan lebih efektif lagi bila melibatkan kades setempat,” katanya kepada Harian Jogja, Jumat (1/8/2014).
Menurut Faried, kemacetan yang terjadi di jalur pantai sering kali membuat pengendara tidak sabar. Akibatnya, kondisi ini dimanfaatkan beberapa oknum tak bertanggungjawab memanfaatkan hal itu untuk kepentingan pribadi. Caranya, pengendara diiming-imingi jalur alternative yang mempercepat menuju lokasi yang dituju.
“Bukannya jalur yang lebih cepat tapi malah pengunjung dimintai pungli dengan dalih sumbangan,” ungkap dia.
Dia berharap meski dalam keadaan macet, pengendara tetap sabar dan ikut jalur yang ada. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi menjadi korban pungutan liar oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.
Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunungkidul Hary Sukmono mengakui bila ulah usil tersebut menganggu kenyamanan wisatawan. Sehingga, hal tersebu pelu ditertibkan supaya tidak menganggu kenyamanan pengunjung.
“Kami sudah berkoordinasi dengan polres untuk mengambil langkah penertiban,” ungkapnya.
Ke depannya, Disbudpar Gunungkidul akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan apakah jalur-jalur alternative tersebut bisa menjadi jalur permanen menuju lokasi wisata. Jika hal itu memungkinkan maka, pihaknya akan menempatkan beberapa petugas untuk berjaga-jaga di jalur-jalur tersebut.
“Tujuannya untuk meminimalisir pengunjung yang masuk tanpa membayar retribusi masuk,” katanya.
Namun, Hari menegaskan bila jalur-jalur tersebut tak bisa digunakan sebagai jalur wisata, maka pihaknya akan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menempatkan beberapa personel untuk berjaga-jaga di titik-titik tersebut.
“Harapannya dengan penempatan petugas, maka pungli yang berkedok sumbangan itu dapat diminimalisir,” tegasnya.