SOLOPOS.COM - Joko Widodo dan Jusuf Kalla. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Solopos,com, SEMARANG — Penyusunan kabinet bakal menjadi ujian bagi ketegasan pasangan capres-cawapres yang terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Ujian ini berupa adanya kemungkinan intervensi dan tekanan dari partai politik pengusung Jokowi-JK.
“Itu [penyusunan kabinet] pasti akan menjadi ujian bagi Jokowi dalam menghadapi intervensi bahkan tekanan dari parpol-parpol pengusung pasangan tersebut,” kata pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Mochmad Yulianto ketika dihubungi di Semarang, Rabu (30/7/2014/2014).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang itu menambahkan daftar nama menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri yang diminta bergabung juga bakal menjadi ujian bagi keberanian Jokowi-Kalla dalam membentuk kabinet ahli (zaken) dan profesional.
“Penyusunan kabinet tersebut tentu mudah bertentangan dengan hasrat kuasa elite parpol pengusung,” katanya.
“Penyusunan kabinet tersebut tentu mudah bertentangan dengan hasrat kuasa elite parpol pengusung,” katanya.
Saat deklarasi Jokowi menjadi capres, mantan wali kota Solo itu mengatakan tidak ada komitmen bagi-bagi kekuasaan dengan partai pendukung dalam penyusunan kabinet. Namun, beberapa analis menyatakan dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, hasrat bagi-bagi kekuasaan, setidaknya tecermin dalam penyusunan kabinet, hal itu sulit diterapkan. Apalagi kebijakan eksekutif dan presiden juga banyak ditentukan oleh kekuatan partai di parlemen.
Komposisi parlemen hasil Pemilu Anggota Legislatif 2014 lebih dominan dikuasai oleh partai-partai pendukung Prabowo-Hatta Rajasa, yakni Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat, yang secara informal memberi dukungan ke Prabowo-Hatta. Duet Jokowi-Kalla diusung oleh PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI.
Baru Dipetakan
Sebelumnya, saat berhalalbihalal di kediaman Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, Senin (28/7/2014), Jokowi-JK mengaku belum membuka rencana pembagian kursi menteri-menterinya. Menurut Jokowi, dirinya baru melakukan pemetaan.
“Ya, sudah saya sampaikan, profesional itu bisa partai bisa nonpartai. Banyak orang partai yang profesional juga dan mereka sama saja,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, dirinya bersama JK baru melakukan pemetaan untuk proses identifikasi siapa yang cocok menjadi menteri tertentu, kalangan profesional murni atau profesional dari parpol. Sehingga, menurut Jokowi, belum ada nama-nama yang telah ditentukan menjadi menteri.
“Nanti dilihat kebutuhannya. Kami baru pemetaan, lalu identifikasi. Kalau sudah dipetakan, diidentifikasi, kelihatan, baru [dipilih],” ujar Jokowi.
“Kami cari siapa yang duduk di pos-pos itu. Mestinya kan begitu tahapannya, bukan asal comat-comot. Ini sesuatu yang biasa dalam politik,” kata Jokowi. (JIBI/Solopos/Detik/Antara)