SOLOPOS.COM - Joko Widodo dan Jusuf Kalla. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Harianjogja.com, BANTUL—Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD Repdem) DIY mendesak kepada DPP PDI Perjuangan dan pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk tidak mengakomodasi kandidat menteri dari PKS, PAN, PPP, PBB, Golkar, Demokrat dan Gerindra.
Usulan Repdem DIY tersebut sebagai bentuk konsistensi perjuangan mempersiapkan komposisi kabinet rakyat sebagai garis pergerakan perubahan menyambut pemerintahan baru Indonesia Hebat mendatang.
“Kami mengusulkan aspirasi kader tingkat bawah ke jalur sayap resmi Repdem agar tetap konsisten tidak bagi-bagi kursi dengan koalisi Merah Putih,” ujar Ketua DPD Repdem DIY Antonius Fokki Ardianto ditemui di Banguntapan, Bantul disela persiapan syawalan bersama, Kamis (31/7/2014).
Menurut Fokki, Repdem menyerahkan sepenuhnya nama-nama calon kandidat menteri ke tangan pasangan capres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pihak yang akan menjadi lokomotif pemerintahan baru kedepan dengan mempertimbangkan masukan DPP PDI Perjuangan. Hanya sebagai sayap PDI Perjuangan, Repdem DIY memiliki tanggungjawab turut memberikan masukan dan pandangan melalui jalur DPN Repdem di Jakarta.
“Salah satunya mengingatkan agar nama-nama dari partai pengusung Prabowo-Hatta tidak turut dimasukkan kecuali bagi kader partai pengusung yang secara pribadi berani menyeberang kebijakan partainya turut mendukung pemenangan Jokowi-JK lalu. Intinya semua kita serahkan pusat,” ujarnya.
Ketua DPD Repdem DIY juga akan mengusulkan menteri baru yakni menteri khusus menangani laju pembangunan pedesaan sejalan UU Desa yang sudah mulai berlaku. Menurutnya, menteri pedesaan ini berbeda lagi dengan menteri Pembangunan Desa Tertinggal yang spesifik urusan desa tertinggal.