SOLOPOS.COM - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L. Sambuaga seusai pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Minggu (18/5/2014) lalu.(JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Harianjogja.com, JAKARTA– Faktor hubungan emosional yang kuat diyakini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menarik partai koalisi Prabowo-Hatta ke kubu Jokowi-JK. Salah satu partai yang dimaksud adalah Partai Golkar.
“Golkar punya alasan kuat bergabung dengan kami, selain dari sisi platform tidak banyak berbeda, mereka juga lebih punya pengalaman memerintah daripada beroposisi,” kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Selain itu menurut dia, banyak politisi Golkar memiliki hubungan emosional yang baik dengan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Hal itu menurut dia akan lebih nyaman bagi Golkar ketika bergabung dalam koalisi tersebut.
“Saya kira untuk mengurus Indonesia yang besar perlu melibatkan banyak pihak termasuk banyak parpol,” ujarnya.
Karding mengatakan apabila ada rencana Golkar untuk masuk koalisi pemerintahan Jokowi-JK, tentu akan disambut dengan tangan terbuka.
Menurut dia, masuknya Golkar itu harus mau mengikuti visi, misi, dan platform presiden dan wakil presiden terpilih.
“Sekaligus mereka harus mau mengikuti aturan main dan kerja sama yang disepakati,” katanya.
Dia menilai pemerintahan kedepan harus mendapatkan dukungan politik yang baik dari parlemen maupun rakyat. Hal itu menurut dia diperlukan agar kinerja Jokowi-JK bisa cepat, jitu, efektif dan produktif.
“Namun demikian, bagi kami yang ada sekarang ini sudah cukup memadai agar berjalannya pemerintahan yang efektif,” katanya.
Sebelumnya desakan untuk melengserkan Aburizal Bakrie dari kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar semakin kencang karena perolehan suara partai tersebut terpuruk dibawah kepemimpinan ARB.
Beberapa tokoh lintas generasi Golkar mendesak dilakukan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar paling lambat Oktober 2014. Langkah itu dinilai beberapa pihak sebagai manuver agar Golkar bisa masuk dalam koalisi Jokowi-JK. (JIBI/SOLOPOS/Ant)