SOLOPOS.COM - Ilustrasi pengisian bahan bakar minyak di SPBU. (dok. solopos.com)
Harianjogja.com, SEMARANG-Ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Semarang FX Sugiyanto mengatakan pengurangan hingga penghapusan subsidi bahan bakar minyak harus menjadi prioritas program pemerintah ke depan.
“Masalah subsidi BBM sekarang sangat krusial, siapa pun presidennya. Pemerintah ke depan harus memprioritaskan program mengurangi hingga menghapus subsidi BBM,” katanya di Semarang, Selasa malam (22/7/2014).
Guru Besar Fakultas Ekonomi Undip itu menyebutkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran setidaknya Rp300 triliun per tahun untuk subsidi BBM yang tentunya sangat memberatkan APBN jika terus dipertahankan. Ia membayangkan anggaran sekitar Rp700 triliun bisa digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur yang memudahkan akses transportasi masyarakat, membiayai pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat.
“Kalau untuk membangun jembatan di atas Selat Bali, misalnya. Bisa untuk membangun berapa jembatan anggaran sebesar itu? Ya, memang sangat besar anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM,” katanya.
Sugiyanto membandingkan dengan negara yang kondisi perekonomiannya hampir sama dengan Indonesia, seperti Filipina, harga BBM di negara tersebut juga cukup tinggi dibandingkan harga BBM sekarang di Indonesia. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah memang harus punya keberanian untuk memajukan perekonomian ke depan, salah satunya dengan mengurangi hingga menghapus subsidi BBM dan penghematan penggunaan anggaran. Ia mengakui keberanian pemerintah untuk mengurangi hingga menghapus subsidi BBM sangat krusial untuk menyelamatkan perekonomian dari perhitungan akademis, tetapi dampak politiknya memang berisiko.
“Karena itu, tidak boleh asal berani. Pemerintah harus bisa menjelaskan pada rakyat atas kebijakan itu, dan memberikan bukti nyata hasil yang dicapai dengan pengurangan atau penghapusan subsidi BBM,” katanya.
Sugiyanto mengatakan pemerintah harus pula menunjukkan kredibilitas kinerja seiring program pengurangan hingga penghapusan subsidi BBM, semisal mengiringinya dengan melakukan efisiensi anggaran. Dengan pengurangan subsidi BBM diiringi penghematan anggaran, kata dia, pemerintah bisa menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
“Saya rasa pemerintah ke depan tetap akan menempuh kebijakan penghapusan subsidi BBM, tetapi melalui pengurangan bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Sebab, subsidi BBM ini sangat krusial,” katanya.
Kebijakan pemerintah yang prorakyat, kata Sugiyanto, bukan semata memberikan rakyat harga murah yang pada akhirnya justru membebani anggaran negara, tetapi bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat.