SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Harianjogja.com, KULONPROGO– Data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang harus diganti mencapai 7.006 orang. Adapuan, Panjatan menjadi wilayah dengan jumlah data ganda tertinggi, mencapai 395 orang.
Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulonprogo Nur Hadiyanto mengatakan dari olah data di tingkat pedusunan,desa hingga kecamatan, jumlah pemegang kartu JKN PBI yang tumpang tindih mencapai 10%. Di antara data tersebut jumlah data JKN PBI yang tercantum ganda terbanyak ada di wilayah Panjatan.
“Terbanyak justru malah di Panjatan mencapai 395 orang. Padahal di kecamatan lain seperti Temon data ganda hanya 26 orang, Lendah hanya 30 orang, Pengasih 60 orang dan Sentolo hanya 50 data ganda,” jelas Nur kepada Harian Jogja, Senin (14/7/2014).
Nur mengatakan kuota pemegang JKN PBI dari pemerintah pusat untuk wilayah Kulonprogo mencapai 232.514 orang. Dalam kurun waktu tiga tahun dan terhitung sejak dimulainya BPJS Kesehatan di awal Januari 2014, data kepesertaan terus mengalami perubahan. Verifikasi data yang dilakukan digunakan agar jaminan kesehatan untuk warga miskin lebih tepat sasaran.
“Data itu kami bersihkan, agar bisa memberikan kesempatan pada warga miskin lain yang belum masuk dalam JKN PBI dan tentunya yang memenuhi syarat,” ujar Nur.
Nur menandaskan permasalahan data kepesertaan JKN PBI dinilai merupakan persoalan yang pelik. Pasalnya, dari kuota yang disediakan, seharusnya pemegang kartu JKN PBI dapat mengcover seluruh penduduk miskin yang ada di kabupaten ini. Jumlah penduduk miskin di Kulonprogo yang terdata per 2013 lalu ada sekitar 91.000 orang.
Adapun data peserta yang telah meninggal mencapai 4.128 orang, peserta yang pindah alamat mencapai 2.126 orang, dan yang sudah alih status menjadi PNS, TNI maupun Polri ada sekitar 357 orang.
“Data ini lalu akan diverifikasi dan dimusyawarahkan dengan pemerintah desa setempat. Dari sana kades maupun kepala dukuh akan memilih pengganti penerima JKN PBI yang tepat, karena mereka yang lebih mengenal warganya,” tandas Nur.