SOLOPOS.COM - Pramono Anung (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menilai rencana pemanggilan Radio Republik Indonesia (RRI) oleh Komisi I DPR RI karena melakukan hitung cepat (quick count) adalah tindakan berlebihan.
“Saya melihat itu terlalu berlebihan. RRI pada pileg [Pemilu Legislatif 2014] lalu mendapatkan penghargaan dari semua orang, bahkan dari KPU karena margin error-nya paling kecil,” kata Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/7/2014).
Atas rencana pemanggilan itu, dirinya sudah melakukan komunikasi dengan anggota fraksi PDIP di Komisi I DPR. Pramono Anung juga memastikan tidak ada rencana pemanggilan RRI oleh DPR dan sampai saat ini hanya berupa gerakan sebagai reaksi ketidakpuasan.
“Saya sudah mengkontak teman-teman fraksi PDIP yang ada di Komisi I DPR RI. Mereka mengatakan tidak ada rencana pemanggilan dan sekarang ini masih reses yang kebetulan saya bertanggung jawab sebagai pimpinan selama reses. Tidak ada satu pun permintaan untuk itu. Jadi, saya lihat itu hanya satu move saja, bagian dari ketidakpuasan. Ketika yang dijagokan itu ternyata tidak seperti yang diharapkan,” kata politisi PDIP itu.
“Kalau ada pemanggilan itu harus mendapat izin dari pimpinan. Karena incharge ini, saya sampai besok,” imbuh Pramono.
Seperti diketahui, sejumlah anggota Komisi I DPR mempertanyakan langkah RRI yang melakukan hitungan cepat dan exit poll pada Pilpres 2014. RRI adalah lembaga penyiaran yang dibiayai oleh APBN.