SOLOPOS.COM - Bupati Boyolali Seno Samodro (JIBI/Solopos/Dok)
Solopos.com, BOYOLALI–Bupati Boyolali, Seno Samodro, menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak-pihak yang melakukan rekayasa terhadap penghitungan suara hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Kabupaten Boyolali. Sanksi berat bakal dijatuhkan bagi yang melanggar hal itu.
Pernyataan itu disampaikan Bupati ketika ditemui wartawan di sela-sela aktivitasnya di Boyolali, Selasa (15/7/2014).
“Khusus di Kabupaten Boyolali, tidak boleh ada rekayasa penghitungan perolehan suara pasangan capres-cawapres. Misalnya, suara Prabowo [Prabowo Subianto] diambil 13, Jokowi [Joko Widodo] ditambah 19, tidak boleh! Atau sebaliknya, suara Jokowi dihilangkan 5, Prabowo ditambah 11. Rekayasa dari tingkat terendah pun, yakni di TPS [tempat pemungutan suara], kemudian naik tingkat desa [petugas pemungutan suara (TPS)], kecamatan [panitia pemilihan kecamatan (PPK)], dan seterusnya, tidak akan ditolerir di Kabupaten Boyolali,” papar Bupati.
Sebagaimana diketahui, Senin (14/7/2014), telah ditandatangani Kesepakatan Bersama Tim Sukses dan Parpol Pengusung Pasangan Capres-Cawapres Penyelenggaraan Pemilu yang Damai dan Kondusif di wilayah Kabupaten Boyolali di Mapolres setempat. Kesepakatan itu diinisiasi jajaran Polres Boyolali demi menjaga kondusivitas dan keamanan di Kota Susu pasca-coblosan, Rabu (9/7) lalu, menyusul klaim kemenangan dari masing-masing kubu pasangan capres-cawapres berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.
Bupati menyatakan menindaklanjuti penandatanganan kesepakatan bersama itu, pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan seluruh jajaran di lingkungan Pemkab setempat.
“Saya kumpulkan camat-camat, serta seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemkab, untuk menginstruksikan agar dapat menjaga kondusivitas dan keamanan di masyarakat di wilayahnya masing-masing,” imbuhnya.
Terkait Pilpres, Bupati menilai perbedaan pilihan adalah berkah.
“Berbeda itu adalah berkah. Apakah kalau memilih Jokowi dianggap salah? Tentu tidak. Pilih Prabowo, juga tidak salah. Demokrasi ya seperti itu. Lha wong tidak milih saja juga dijamin dalam undang-undang? Boleh kok golput,” tandasnya.
Sehingga Bupati berharap, segenap masyarakat haruslah berpikir secara dewasa dalam menyikapi Pilpres dan hasilnya nanti.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali mempersiapkan rapat pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten, Rabu (16/7), sekitar pukul 09.00 WIB. Seiring dengan itu, KPU juga mulai memproses pemindaian atau scanning dan upload formulir C1 yang merupakan berita acara pemungutan dan penghitungan suara Pilpres. Data tersebut akan dikirimkan ke KPU pusat dan bisa diakses masyarakat melalui website KPU.
“Scanning sudah mulai proses dan upload formulir C1 untuk kemudian kami kirimkan ke KPU Pusat,” anggota KPU Boyolali Divisi Pemutakhiran Data dan Pemilih, Wahyu Prihatmoko.