SOLOPOS.COM - Sejumlah pekerja salah satu percetakan di Jakarta, Sabtu (14/6/2014) lalu, mengecek dan mengemas surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. Aktivitas yang selama ini dilakukan secara rahasia di percetakan berkualifikasi security printing itu terdokumentasikan setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dengan dikawal ketat polisi meninjau proses pencetakan surat suara yang bakal digunakan dalam pemungutan suara Pilpres 2014, 9 Juli mendatang. (Endang Muchtar/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Kertas suara Pilpres 9 Juli 2014 menyisakan kertas suara yang mencapai 56,2 juta lembar. Kubu Jokowi-JK menilai sisa kertas suara tersebut berpotensi menimbulkan masalah besar berupa penggelembungan suara jika tidak diawasi oleh semua pihak.
Juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK, Anies Baswedan, mengatakan sisa kertas suara menimbulkan celah penggelembungan suara pasangan tertentu secara masif jika publik, media massa, dan pengamat politik, hanya terfokus pada soal perbedaan quick count dan selisih jumlah suara formulir C1 dari TPS.
Menurut Anies Baswedan, orang yang terdaftar sebagai DPT seluruh Indonesia sebanyak 188,2 juta orang. Tetapi kertas suara yang dicetak oleh KPU jumlahnya lebih banyak atau 102% dari jumlah DPT yakni 191 juta. Semua kertas suara terdistribusi ke seluruh TPS yang mencapai 478.685 titik.
Kemudian pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS hanya 71%atau sekitar 135,5 juta sehingga masih ada kertas suara tersisa sebanyak 56,2 juta. Kertas suara sisa itu harus diamankan agar tidak dimanfaatkan untuk menggelembungkan perolehan suara. “Kita harapkan jadi perhatian. Bawaslu, KPU harus memperhatikan surat suara sisa ini,” kata Anies Baswedan di Media Center Jokowi-JK Jakarta, Senin (14/7/2014).
Berdasarkan pengalaman pemilu legislatif 9 April 2014 lalu, persentase partisipasi pemilih antara hasil quick count dengan real count sama tetapi jumlah kertas suara yang dipakai mengecil karena terjadi penggelembungan. Kecurangan semacam ini akan diawasi oleh kubu Jokowi-JK dengan bantuan dari pihak yang berwenang.
Anggota tim pemenangan Jokowi-JK, Aria Bima, mengatakan wilayah yang paling riskan terjadi penggelembungan suara menggunakan sisa kertas suara adalah Jawa Barat. Pasalnya, KPU terpaksa mengembalikan data formulir C1 kepada KPUD Jawa Barat karena jumlah pemilik hak suara yang terekap dalam tabulasi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah DPT.
“Ini kemungkinan terjadi di Jawa Barat penggelembungan kertas suaran kita analisa dan kita rekap setelah PPK melakukan rekap,” ujarnya.