SOLOPOS.COM - Aburizal Bakrie (Ical) bersama kubu Prabowo-Hatta (Desi Suryanto/JIBI/Harian Jogja)
Solopos.com, JAKARTA — Pemimpin koalisi merah putih partai pendukung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto – Hatta Rajasa akan menandatangani kesepakatan bersama koalisi parlemen 2014-2019 di Tugu Proklamasi Jakarta, Senin (14/7/2014) sore ini pukul 15.30 WIB.
Informasi yang diterima Solopos.com, acara akan diawali sambutan Ketua Koalisi Merah Putih, Mahfud MD. Acara dilanjutkan sambutan semua pemimpin partai koalisi meliputi Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB, Partai Demokrat, Golkar, dan cawapres Hatta Rajasa. Sedangkan capres Prabowo Subianto akan memberikan pidato politik sebagai penutup deklarasi menjelang buka puasa.
Niat kubu Prabowo-Hatta tersebut langsung mendapat tanggapan Poempida Hidayatulloh dari kubu capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Kubu Jokowi-JK menyebut koalisi tersebut merupakan koalisi parlemen temporer yang bisa sewaktu-waktu bubar di tengah jalan.
Kesepakatan koalisi permanen itu justru menunjukkan kubu Prabowo-Hatta sudah melupakan hasil Pilpres 2014 sehingga berkonsentrasi mengamankan posisi di parleman. Mereka diuntungkan dengan revisi UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), yakni pasal 84 yang menetapkan kursi Ketua DPR tak otomatis diduduki partai pemenang Pileg.
“Mendengar akan adanya koalisi permanen sungguh menambah keyakinan saya bahwa Koalisi Pendukung Prabowo-Hatta sudah melupakan hasil Pilpres 2014 dan dalam proses untuk mengamankan basis posisi politik lainnya,” kata juru bicara Jusuf Kalla Poempida Hidayatulloh dalam keterangan pers, Senin (14/7/2014).
Secara pribadi, Poempida Hidayatulloh menilai konsep koalisi permanen yang akan dibangun tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun. Alasannya, koalisi hanya akan berbasis kesepakatan kumpulan perdata dari masing-masing elit partai yang bergabung di dalamnya. Dengan kata lain, keberadaan suatu partai dalam koalisi tersebut hanya akan tergantung dengan persepsi dukungan politik elit-elit yang berkuasa di partai itu.
Poempida yang merupakan kader Partai Golkar namun mendukung Jokowi-JK menambahkan dalam waktu dekat akan terjadi perubahan dalam kepengurusan partai. Karena itu sebagian besar partai yang menyatakan koalisi permanen tersebut yang kemungkinan akan dipimpin oleh faksi elit yang lain.
“Basis koalisi permanen ini sungguh sesuatu yang temporer. Berpotensi tinggi untuk bubar di tengah jalan,” ujarnya.
Jika ingin membuat suatu Koalisi yang benar-benar permanen, kata Poempida, harus dalam bentuk konfederasi partai, yang kemudian didaftarkan di Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum. Dengan begitu identitas partai koalisi hilang sehingga hanya ada satu kepengurusan dalam bentuk konfederasi.
Namun apa yang akan dilakukan oleh koalisi merah putih diperkirakan tidak menggunakan pendekatan seperti itu karena pada ujungnya hanya ditujukan untuk mengamankan posisi-posisi politik jangka pendek dan merupakan kepentingan sesaat saja. “Sehingga dapat disimpulkan bahwa koalisi permanen ini sifatnya temporer saja,” ujarnya.