SOLOPOS.COM - Ilustrasi TV One vs Metro TV (Yulieono.blogspot.com)
Solopos.com, JAKARTA — Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) menilai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada beberapa lembaga penyiaran yang tidak independen sehingga merugikan masyarakat selama Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.
Menurut Koordinator KIDP Eko Maryadi dalam Pasal 55 Undang-Undang Penyiaran sudah tertulis jelas mengenai beberapa sanksi yang akan diterima oleh lembaga penyiaran jika melanggar program penyiaran. “Beberapa jenis sanksi mulai teguran tertulis, penghentian sementara program siaran, pembatasan durasi, denda, hingga pencabutan izin siaran,” tutur Eko dalam konferensi persnya di Jakarta, Minggu (13/7/2014).
Eko menambahkan ketidaktegasan KPI terhadap lembaga penyiaran terlihat jelas pada saat prakteknya. KPI dinilai cenderung mengulang-ulang teguran hingga berkali-kali, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada stasiun televisi partisan yang melanggar ketentuan. “Program siaran yang telah melanggar itu juga masih berjalan terus,” kata Eko.
Menurut Eko, pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran sudah jelas terlihat mulai 9 April pada saat pileg diselenggarakan. Dimana beberapa lembaga penyiaran secara terang-terangan memperlihatkan partisannya kepada partai politik tertentu sehingga mempengaruhi dan merugikan masyarakat.
“Teguran tertulis disertai ancaman akan merekomendasikan pencabutan izin frekuensi, baru dilakukan KPI 9 Juni terhadap dua stasiun televisi, yakni MetroTV dan TV One. Namun ancaman ini terbukti tidak menyurutkan pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan,” tukasnya.
KIDP menilai stasiun televisi partisan bukan hanya MetroTV dan TV One, melainkan juga RCTI dan Global TV.