News
Sabtu, 12 Juli 2014 - 21:07 WIB

HASIL PILPRES 2014 : Dewan Pres Usul TV Tayangkan Quick Count Berbagai Versi, Menurut Anda?

Redaksi Solopos.com  /  Rini Yustiningsih  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - ilustrasi quick count (Google img)

Solopos.com, SOLO—Hasil Pilpres 2014 versi quick count alias hitung cepat masih menimbulkan kontroversi. Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo, mengusulkan agar setiap media baik cetak dan elektronik berani memuat hasil perhitungan cepat atau quick count hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) tanpa pilih-pilih.

“Masalah quick count perlu dibikin aturan. Apabila [media] mau mengutip hasil quick qout, kutiplah semua, baik yang memenangkan atau mengalahkan calon [presiden dan wakil presiden]!” kata Stanley saat dijumpai Solopos.com setelah mengisi acara diskusi terbuka yang diselenggrakan AJI Solo di Balai Muhammadiyah, Sabtu (12/7/2014).

Advertisement

Stanley mengatakan selain mengutip hasil quick count, media bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada publik tentang metode dan kemungkinan perbedaan hasil perhitungan Pilpres dari setiap lembaga penyurvei.

“Media kemudian memilii hak untuk menjelaskan afiliasi politik atau sikap kerja sama politik mereka. Perbedaan hasil quick caunt memang harus berlandaskan data yang jelas dan pasti. Karena yang perlu diingat oleh semua pihak, quick count adalah perhitungan sementara yang belum final,” ujar Stanley.

Stanley menambahkan Dewan Pers memang mengijinkan media untuk mengtakan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Advertisement

Namun,  Dewan Pres juga telah mengingatkan jauh hari bahwa media harus tetap netral dalam setiap pemberitaan.

“Memuat salah satu hasil quick count Pilpres memang bisa untuk melihat sikap suatau media. Tapi begini, yang perlu saay tekankan bahwa media boleh saja mengatakan berpihak namun berita mereka tetap independen, sesuai atau berdasarkan kode etik jurnalistik serta nilai-nilai dasar professional wartawan. Termasuk memberikan ruang kepada orang yang berbeda pendapat,” imbuh Stanley.

Stanley memberikan contoh media yang mempu menjaga netralistas dalam memberikan berita meski telah mengatakan keberpihakan kepada salah satu pasangan presiden yakni, Jakarta Post.

Advertisement

Jakarta Post berpihak kepada pasangan capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) namun tetap memberitakan berbagai hal mengenai Prabowo-Hatta sesuai dengan porsi.

 

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif