SOLOPOS.COM - Kivlan Zein (liputan6.com)
Solopos.com, JAKARTA–Hasil Pilpres 2014 versi quick count atau hitung cepat hingga kini masih jadi polemik. Mayjen TNI (Purn.) Kivlan Zein menuduh konsultan politik capres Joko Widodo Eep Saefulloh bersama pemilik lembaga survei Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menerima sejumlah uang dalam menyajikan hasil quick count, 9 Juli lalu.
Anggota tim pemenangan pasangan nomor urut 1 tersebut mengatakan keduanya telah melakukan intimidasi pada kubu Prabowo-Hatta dan tak segan menyebut lembaga-lembaga survei yang memenangkan Jokowi-JK merupakan survei pesanan.
“Ceo Polmark Eep Saefullah Fatah dan para lembaga surveinya sudah menggelontorkan uang di basis Jawa Timur. Saya punya buktinya,”katanya seusai mengikuti salat tarawih bersama Hatta Rajasa, di Masjid Al Riyadh, Jakarta, (11/7/2014).
Kivlan menambahkan, “Hai Eep kamu berhati-hati, surveimu adalah survei bayaran yang memberikan Rp200.000 per orang di TPS. Polmark kamu adalah intimidator.”
Dia mengatakan kubu Prabowo-Hatta telah mengantongi bukti bahwa Eep membagi-bagikan uang di daerah pemilihan Jawa Timur.
“Saya punya bukti Polmark bagi-bagi uang di Jawa Timur. Kalau kamu menyatakan benar, kita buktikan nanti di pengadilan,”tuturnya.
Kivlan bahkan mengatakan survei yang memenangkan Jokowi-JK adalah abal-abal, karena hasil yang didapatkan dari hitung manual KPU yang harusnya jadi rujukan masyarakat.
“KPU sesuai undang-undang yang menentukan pemenang pilpres, bukan survei. Kamu tidak dibentuk undang-undang, survei abal-abal,”kecamnya.
“KPU hitungnya manual, kalau pake IT bisa ditipu seperti survei abal-abal. Teror kita balas teror,”tambahnya.
Sebelumnya, lembaga survei quick count saling tuduh tidak melakukan metodologi yang benar dalam merekapitulasi hasil pemnungutan suara 9 Juli.
Seperti yang diketahui, 8 lembaga survei terkemuka menyatakan Jokowi-JK keluar menjadi pemenang dalam quick count 9 Juli lalu. Namun, 4 lembaga survei lain mengunggulkan Prabowo-Hatta sebagai pemenang.