SOLOPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Dok/JIBI)
Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pemberanntasan Korupsi (KPK) diminnta melakukan pengawasan secara ketat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam proses rekapitulasi hasil pemilu presiden.
Hal ini dikatakan oleh Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin menanggapi potensi kecurangan saat proses penghitungan dan distribusi suara dari daerah ke pusat.
“Proses demokrasi tidak boleh kecolongan lagi, sebagaimana pemilu legislatif kemarin,” kata Didi dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Jumat (11/7/2014).
Ia menambahkan, dalam pileg lalu banyak terjadi kecurangan dan pencurian atau penggelembungan suara. Ia khawatir peristiwa serupa akan terjadi di proses pilpres ini.
Oleh sebab itu, sambungnya, KPK harus benar-benar mengawasi proses tersebut untuk menghindari adanya kecurangan yang bisa mengakibatkan kegaduhan politik.
“Presiden yang benar-benar murni pilihan rakyat harus terwujud, bukan presiden hasil manipulasi atau rekayasa suara,” ujar Didi.