SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mendeklarasikan program kepedulian Pegawai Negeri Sipil dengan gerakan satu PNS menjadi pendamping bagi empat keluarga miskin.
“Angka kemiskinan di Kulonprogo masih cukup tinggi, sekitar 23 persen. Untuk menurunkan angka tersebut bukan perkara yang mudah, karena karakter masyarakat untuk hidup lebih sederhana masih belum terwujud dengan baik,” ujar Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo saat membuka deklarasi program tersebut, Kamis (10/7/2014) di Gedung Kaca Kantor Pemkab Kulonprogo.
Hasto mengungkapkan jumlah KK miskin di 12 kecamatan di Kulonprogo mencapai 31.454 KK. Perbandingannya cukup jauh dengan jumlah PNS yang ada di Kulonprogo saat ini sebanyak mencapai 5.893 orang.
“Program ini nantinya menekankan pada pola pendampingan PNS kepada KK miskin. Setiap PNS minimal mendampingi empat KK miskin,” imbuh Hasto.
Bentuk pola asuh yang dilakukan tidak semata-mata dengan penyaluran bantuan baik yang berwujud uang maupun materiil lainnya. Pola asuh yang diterapkan dalam program ini yakni dengan pendampingan.
Di antaranya dalam bentuk advokasi pada permasalahan yang dihadapi keluarga asuh, mencarikan informasi terkait dengan kepesertaan kesehatan maupun beasiswa pelajar tidak mampu.
Menurut Hasto, pada dasarnya penyebab kemiskinan antara warga satu dengan yang lain berbeda-beda. Misalnya pada keluarga yang miskin karena sakit, PNS pendamping bisa membantu mengusahakan asuransi kesehatan dan sejenisnya.
“Atau miskin karena harus menyekolahkan anak-anaknya, PNS bisa mendampingi keluarga itu untuk bisa mendapatkan beasiswa bagi anak-anaknya,” jelas Hasto.