SOLOPOS.COM - Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto (Trianto Hery Suryono/JIBI/SOLOPOS)
Solopos.com, WONOGIRI–Jumlah warga yang bekerja ke luar kota (kaum boro) di Desa Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri yang pulang kampung (pulkam) bulan ini mencapai 30% atau sekitar 480 orang dari total 1.600 orang. Alasan kepulangan mereka karena mendekati Lebaran sekalian melaksanakan kewajiban mencoblos pada Pilpres 9 Juli mendatang.
Jumlah itu naik dibanding Pileg, 9 April yang hanya 10% atau sekitar 160 orang. Penegasan itu disampaikan Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Sutrisno, Senin (7/7/2014). “Mereka pulkam sejak Ramadan mulai. Kedatangan kaum boro bulan ini (Juli) lebih banyak mencapai 30% dibanding pileg yang hanya 10%.”
Menurutnya, minimnya kaum bara pulkam dikarenakan hak pilih bisa dilakukan di wilayah Indonesia. Dia menegaskan, antara pilpres dengan pilkades berbeda. “Jika pilkades, kaum bara yang pulkam justru lebih banyak. Hampir semua kaum bara pulkam untuk memilih pemimpin desanya tetapi pilpres kaum bara yang pulkam sedikit.”
Lebih lanjut dijelaskannya, jika pilpres tidak bersamaan dengan Ramadan kemungkinan kedatangan kaum bara lebih sedikit. Menyinggung soal gereget Pilpres, Sutrisno menjelaskan tidak segempita zaman orde baru. “Selama kampanye hingga sekarang menjelang pencoblosan biasa-biasa saja. Tidak ada kegiatan pengumpulan massa ataupun dialog antarwarga.”
Sementara itu, warga Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Suyatno menyatakan tak ada gereget pilpres. “Yang marak hanya spanduk capres, di pasang di beberapa sudut desa tetapi sosialisasi secara intensif tidak ada. Warga sekarang bersikap cuek menghadapi pemilihan umum. Tak mau ikut hura-hura namun jika hari H datang ke TPS menggunakan hak dan kembali bekerja sesuai profesi.”
Terpisah, Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto mengimbau, warganya menggunakan hak pilihnya dan menolak politik uang. Menurutnya, Pilpres merupakan sarana demokrasi konstitusional untuk menentukan pemimpin Indinesia di masa yang akan datang. “Kami mengimbau kepada semua warga Wonogiri, pada 9 Juli besok datang ke TPS menggunakan hak pilih. Berhati-hatilah dan hindari penerimaan politik uang dari salah satu capres.”
Ditegaskan oleh Bupati, pemberi maupun penerima politik uang memiliki sanksi hukum yang sama. “Waspadalah dan berhati-hatilah krn panwaslu, relawan dan pemantau pemilu ada di sekitar Anda semua untuk memantau pergerakan politik uang di seluruh Kabupaten Wonogiri.”
Sedangkan Ketua KPU Wonogiri, Mat Nawir mengatakan, semua logistik Pilpres telah lengkap dan terdistribusi ke masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Hari ini atau besok (Selasa), masing-masing PPK mulai mendistribusikan logistik ke masing-masing PPS diteruskan ke TPS. Semua logistik Pilpres meski siap di TPS pada H-1.”
Mat Nawir mengingatkan kepada semua penyelenggara pemilu dibawah koordinasinya untuk bertindak profesional dan tidak main-main. “Kerawanan ada di tingkat TPS. Kami minta tim sukses maupun parpol koalisi pengusung capres-cawapres menempatkan saksi di semua TPS.”