SOLOPOS.COM - ilustrasi tenaga honorer (JIBI/dok)
Solopos.com, KLATEN—Badan Kepegawaian Daerah (BKD) siap memberikan keterangan kepada polisi terkait dugaan manipulasi data sejumlah tenaga honorer kategori dua (K2) untuk seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013. BKD juga siap membantu kepolisian jika membutuhkan data-data tambahan dalam pemeriksaan.
Hal itu diungkapkan Kepala BKD Klaten, Cahyo Dwi Setyanta, saat dihubungi solopos.com, Senin (30/6/2014).
“Kami siap dipanggil kepolisian untuk memberikan keterangan terkait dugaan manipulasi data tersebut. Sebelumnya, kami sudah mendapat informasi jika ada rencana pemanggilan itu, jadi kami sudah siap,” kata Cahyo.
Dia menyatakan sejumlah data untuk pemeriksaan belasan tenaga honorer di Polres Klaten berasal dari BKD. Namun, terkait rencana pemanggilan sejumlah pejabat di BKD Klaten, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari Polres Klaten.
“Kami siap membantu kepolisian kalau memang masih ada data-data yang diperlukan. Sebelumnya, Polres juga sudah meminta 11 berkas tenaga honorer K2 dari kami untuk keperluan pemeriksaan. Tapi, sampai saat ini kami belum menerima surat pemanggilannya sehingga kami menunggu saja,” tutur dia.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Arak) Klaten, Abdul Muslih, mendesak polisi segera menyelesaikan kasus manipulasi data honorer K2 yang sudah dilaporkan beberapa waktu lalu. Ia ingin kasus tersebut diusut tuntas.
“Kalau membutuhkan tambahan keterangan, kami siap untuk menghadap penyidik di Polres. Kami yakin pihak yang diduga terlibat tidak hanya tenaga honorer K2, tetapi juga pejabat yang mengeluarkan SK [Surat Keputusan] Wiyata Bakti juga ikut bermain. Kami ingin kasus itu bisa diusut secara tuntas dan tidak hanya sekadar formalitas,” kata Abdul.
Diberitakan sebelumnya, Polres Klaten akan meminta keterangan dari sejumlah pejabat BKD yang dianggap mengetahui proses seleksi CPNS tersebut. Setelah semua pihak dimintai keterangan, diharapkan ada titik terang apakah kasus itu dapat naik ke tingkat penyidikan atau tidak.
Pihak Polres juga belum berani memastikan apakah ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Sebab, penyidik masih berupaya mencari bukti-bukti di lapangan. Pekan lalu, Polres sudah meminta keterangan dari 11 orang tenaga honorer K2 dari Dinas Kesehatan dan lima orang dari tenaga kependidikan.