SOLOPOS.COM - Ilustrasi Lempar Tas Seusai Ujian Nasional 2014 (Burhan Aris Nugraha/JIBI/Solopos)
Solopos.com, WONOGIRI — Masa pendaftaran peserta didik baru (PPDB) telah ditutup pada 26 Juni. Namun 50% sekolah negeri jenjang SMP dan SMA masih kekurangan siswa baru.
Sebanyak 36 atau 59% Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) masih kekurangan siswa baru. Kekurangan serupa juga dialami Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang mencapai 50% atau enam SMAN dari 12 SMAN yang tercatat di Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri.
Kekurangan siswa baru di jenjang SMPN tersebar di 25 kecamatan. Informasi yang dihimpun Solopos.com, Sabtu (28/6/2014), kekurangan siswa baru menjadi langganan tiap tahun di sekolah tersebut. Namun, di tingkat SMAN kekurangan siswa baru kemungkinan karena berdirinya sebuah SMKN di Kecamatan Jatiroto.
Kepala SMPN 3 Wonogiri, Tarmo, menyatakan, masih menerima siswa baru karena masih kekurangan 24 siswa. “Tahun ini, SMPN 3 Wonogiri membuka tujuh rombongan belajar [rombel] dengan total siswa 200 anak. Siswa baru akan tersebar di kelas reguler, kelas unggulan akademik, kelas olahraga dan kelas seni. Namun, hingga batas akhir pendaftaran siswa baru 26 Juni kemarin, kuota siswa baru belum terpenuhi.”
Mantan Kepala SMPN 2 Sidoharjo itu menegaskan pihaknya masih membuka pendaftaran diperbolehkan oleh Dinas Pendidikan. Walau kekurangan siswa, Tarmo mengaku bangga karena salah seorang siswinya kelas VIII, Sri Wahyuni, meraih empat medali emas Turnamen Renang Piala Menpora yang berakhir pekan lalu. “Empat medali emas dipersembahkan dari cabang renang di Bantul, DIY.”
Terpisah, Anggota Dewan Pendidikan Wonogiri, Cahyono Handono Adi menilai, keberadaan SMKN Jatiroto akan menyedot potensi siswa di SMAN 1 Sidoharjo, SMAN 1 Jatisrono, dan SMAN 1 Slogohimo.
“Berdirinya SMKN di Jatiroto berimbas pada berkurangnya jumlah siswa baru di tiga sekolah negeri tersebut. Kondisi itu wajar karena potensi siswa di sekolah lama berasal dari Jatiroto. Konsekuensi lain adalah keberadaan SMKN berimbas pada siswa baru di sekolah swasta di tiga kecamatan tersebut,” ujarnya.
Dia berharap, Dinas Pendidikan mulai memetakan potensi siswa dengan potensi sekolah yang telah ada agar tidak muncul persoalan di kemudian hari. Menurutnya, dampak keberadaan Unit Sekolah Baru (USB) multiefek. Tak hanya soal menurunnya siswa tetapi juga kewajiban guru. “Guru sekolah negeri maupun sekolah swasta sebagian sudah menerima tunjangan sertifikasi. Konsekuensinya hak jam mengajar guru meski dipenuhi jika tidak akan berimbas persoalan perut.”
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Wonogiri, Siswanto, mengatakan selama dua tahun terakhir pihaknya tidak mengeluarkan kebijakan pendirian sekolah baru swasta. “Kami belum memberi izin pendirian dua sekolah baru, yakni di Ngadirojo dan Jatisrono. Disdik masih akan melihat potensi siswa, apakah kemunculan sekolah baru tersebut justru mematikan sekolah lama atau tidak. Jika memang potensi siswa tidak ada maka tidak ada pendirian sekolah baru.”
Namun, diakui olehnya, terkadang izin pendirian sekolah baru telah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat dirinya dilematis.