SOLOPOS.COM - Joko Widodo-Jusuf Kalla (JIBI/dok)
Solopos.com, JAKARTA — Tema debat calon wakil presiden (cawapres) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Iptek pada Minggu (29/6/2014) menjadi makanan keseharian cawapres Jusuf Kalla. Timses yakin dengan program revolusi mental yang diusung oleh kubu Jokowi-JK akan lebih unggul dibandingkan lawannya.
Tim Pemenangan Jokowi-JK, Arif Budimanta, mengatakan pembangunan SDM didasari oleh pembangunan karakter bangsa secara komprehensif melalui pembenahan lembaga pendidikan dari semua tingkatan guna menghasilkan SDM Indonesia yang punya etos kerja tinggi dan anti korupsi.
JK sudah terbukti ketika menjabat sebagai Wapres konsen terhadap sektor pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Pendidikan dan Iptek makanan keseharian JK. Misalnya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimantapkan penganggarannya ketika JK masih berada di pemerintahan,” kata Arif di Media Center Jakarta, Jumat (27/6/2014).
Untuk menyiapkan materi debat cawapres ini, tim yang terdiri Arif Budimanta, Imam Sugema, dan Heri Akhmadi, menyusun kebijakan yang akan diterapkan oleh pasangan Jokowi-JK ketika terpilih menjadi pemimpin. Fokusnya pada meningkatkan kesejahteraan pengajar dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan.
Di antaranya adalah merombak postur anggaran pendidikan minimal 60% dari 20% anggaran pendidikan APBN diperuntukkan bagi kesejahteraan guru. Diperkirakan tahun depan anggaran pendidikan Rp400 triliun, artinya sekitar Rp240 triliun untuk kesejahteraan tenaga pengajar.
Kemudian Jokowi-JK meningkatkan tunjangan fungsional guru swasta dan negeri dari Rp300.000 menjadi Rp1 juta per bulan termasuk guru PAUD yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Selain itu anak para guru mendapatkan biaya sekolah gratis sampai perguruan tinggi.
Pemerintahan Jokowi-JK akan mengganti program BOS dengan Dana Operasional Pengembangan Sekolah (DOPS). Untuk tahap awal DOPS khusus SD/MI naik dari Rp580.000 per siswa menjadi Rp1 juta dengan minimum per sekolah Rp80 juta. Tingkat SMP/MTs dinaikkan dari Rp710.000 menjadi Rp1,2 juta dengan minimum Rp144 juta per sekolah. Tingkat SMA/MA dinaikkan dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta per siswa.
Sedangkan pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang saat ini disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp6,5 triliun akan ditingkatkan secara bertahap menjadi Rp15 triliun pada 2019.