SOLOPOS.COM - Prabowo (kiri) dan Jokowi (kanan) saat Debat Capres Putaran Ketiga di Hotel Holiday, Minggu (22/6/2014). (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis/dok)
Solopos.com, JAKARTA — Sikap Joko Widodo (Jokowi) tentang sengketa Laut China Selatan sejalan dengan pendapat Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa. Namun, politisi dari kubu Prabowo-Hatta malah menganggap pernyataan Jokowi berbahaya.
Dalam debat capres jilid III yang bertema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional, Minggu (22/6/2014), Jokowi menyebut Indonesia tidak punya kepentingan langsung di Laut China Selatan dan tak punya konflik dengan Tiongkok. Karena itu bagi Jokowi, Indonesia harus berhati-hati dalam bertindak kecuali jika memang benar-benar punya solusi untuk menyelesaikan konflik.
Senada dengan Jokowi, Marty Natalegawa menyebut Indonesia tak punya kepentingan langsung dalam sengketa Laut China Selatan. Indonesia sebagai anggota terpenting ASEAN perlu berupaya memfasilitasi penyelesaian konflik antarnegara yang bersengketa.
“Kita tidak punya masalah dengan Tiongkok. Pak Jokowi juga mengatakan upaya diplomasi harus dikedepankan jika memang kita memberikan kontribusi. Saya kira itu sudah kita lakukan dan ke depan saya yakin itu akan dilanjutkan,” kata Marty seperti dikutip Metro TV, Senin.
Namun tanggapan negatif datang dari Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Bara Hasibuan. Bara menjelaskan alasan mengapa pernyataan Jokowi dalam debat kemarin malam dianggap sebagai pernyataan yang berbahaya.
“Laut Cina Selatan merupakan masalah penting dan fundamental menyangkut keamanan Asia secara keseluruhan. Walaupun kita tidak mengklaim secara langsung, tapi bisa menimbulkan konflik dan berdampak ke Indonesia,” ucap Bara Hasibuan di Rumah Polonia, Senin.
Selain itu, Bara juga menjelaskan sekitar Maret 2014, Tiongkok mengumumkan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau masuk dalam wilayah Laut Cina Selatan dengan dash line atau garis terputus. “Ini berbahaya kalau Tiongkok sampai mengklaim wilayah kita, ini bisa menganggu stabilitas nasional,” lanjutnya.
Jubir yang juga merupakan kader PAN ini berujar tidak benar kalau Indonesia tidak memiliki kepentingan dengan masalah di Laut Cina Selatan karena pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melakukan beberapa program terkait hal tersebut.
“Indonesia sebenarnya sudah melakukan beberapa hal ketika Menlu masih Hasan Wirajuda, seperti mendorong ditandatanganinya deklarasi antara ASEAN dan Tiongkok yang berisi masing-masing pihak yang akan klaim, harus menahan diri dan berdialog dahulu. Jadi, tidak benar Indonesia tidak punya kepentingan,” tandasnya.