SOLOPOS.COM - Pedagang kaki lima (PKL) di sisi utara Jl. Veteran yang tergabung dalam Paguyuban PKL Sekar Wangi kembali menggelar aksi demo di depan kantor Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo, Selasa (24/6/2014). (JIBI/Solopos/Ivan Andimuhtarom)
Solopos.com, SUKOHARJO–Pedagang kaki lima (PKL) di sisi utara Jl. Veteran yang tergabung dalam Paguyuban PKL Sekar Wangi kembali menggelar aksi demo, Selasa (24/6/2014). Kali ini, mereka menyambangi kantor Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo sambil menyuarakan tuntutan mereka kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.
Pantauan solopos.com, Selasa, Wakil Ketua Paguyuban PKL Sekar Wangi, Murnianto, berorasi. Sementara belasan PKL lainnya membentangkan spanduk dan kertas bertuliskan aspirasi PKL.
Beberapa kertas yang dibawa para PKL di antaranya bertuliskan Partai Wong Cilik Kemana? Malah Nginjak Wong Cilik, Jarene Sukoharjo Kandang “Banteng” Partaine Wong Cilik??? Malah Wong Cilik Diantemi, Jangan Bunuh Keluarga Kami dengan Arogansi, Jangan Rampas Hak Kami…!!! Anak Istri Butuh Makan…!!!
Sebelumnya, DPRD Sukoharjo sudah berupaya memfasilitasi mediasi antara PKL dengan pemkab pada Senin (23/6). Namun, PKL Sekar Wangi justru mangkir dalam agenda tersebut.
Murnianto, saat ditemui wartawan di sela-sela aksi, mengatakan para PKL enggan datang karena menilai mediasi tak akan menyelesaikan masalah. Menurutnya, pihaknya sudah mengikuti mediasi beberapa kali. Namun, hasilnya tetap nihil.
“Kalau kayak kemarin [mediasi], hasilnya akan sama. Kami minta pemerintah yang menyelesaikan. Lalu kami tinggal melaksanakan, bukan dengan cara dipanggil,” paparnya.
Ia menyatakan sudah minta tolong kepada DPRD agar tuntutan mereka dipenuhi. Selanjutnya, mereka menunggu kebijakan Pemkab Sukoharjo.
“Pokoknya kami sudah minta tolong ke DPRD. Yang wajib menata kami adalah pemerintah,” kata dia.
Dalam orasinya, PKL menuntut empat hal. Pertama, PKL Sekar Wangi dikembalikan berjualan di tempat semula. Kedua, jika mereka direlokasi atau ditata, kenapa tidak ke alun-alun yang masih ada tempatnya? Ketiga, selama proses relokasi ke alun-alun, PKL Sekar Wangi secepatnya diizinkan berjualan di tempat semula. Sampai batas dua pekan setelah Hari Raya Idul Fitri, mereka siap pindah ke lokasi baru. Keempat, apabila ajuan ini tak dikabulkan, alun-alun harus bersih dari PKL karena tempat olah raga perlu bersih dan bebas polusi.
“Dan semua PKL di Kota Makmur harus hengkang sama-sama. [Pemkab] jangan pilih kasih,” kata dia lantang.
Aktivis LSM Bina Akses Sukoharjo, Budi Yudhoyono, yang ikut dalam aksi tersebut turut berorasi. Ia mengatakan PKL Sekar Wangi sudah tak bekerja 10 hari. Hal tersebut membuat PKL tidak mendapat pemasukan.
“Siapa yang tanggung jawab? Apa pemkab mau? Saya kira tidak? Alun-alun itu punya siapa? Kenapa ada diskriminasi? Mengapa dibedakan? Silakan yang bertanggung jawab temui kami. Aspirasi dilindungi undang-undang,” terangnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo, Sutarmo, saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa, mengatakan pihaknya konsisten menjalankan peraturan yang ada. Menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan lokasi sesuai kesepakatan.
“Setelah kami rembuk katanya ada lokasi yang kurang representatif. Kami arahkan bisa di timur Bank Pasar atau belakang DPRD. Kalau mau di terminal juga bisa,” terang dia.
Namun, kata dia, pihaknya tak bisa mundur lagi. Hal itu membuat kondisi sekitar alun-alun tidak indah lagi.
“Kalau jumlahnya banyak seperti dulu, bisa repot. PKL harus menyadari keberadaan mereka tidak berizin. Harusnya mereka terima kasih dikasih tempat. Kami sudah tawarkan banyak tempat, silakan pilih,” terang dia.