SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembangunan rumah tidak layak huni (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Pemerintah Pusat terus memberikan stimulan pengurangan kemisikinan di Gunungkidul. Bila sebelumnya tiga kecamatan mendapatkan bantuan Rp16,5 miliar melalui Masterplan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan Indonesia (MP3KI), kali ini bantuan diberikan melalui Kementrian Perumahan Rakyat. Adapun nilai bantuannya mencapai Rp9,5 miliar.
Rencananya, program dari Kemenpera itu akan diberikan kepada 1.270 kepala keluarga (KK) di lima kecamatan, yakni Semin, Gedangsari, Tanjungsari, Playen dan Semanu. Masing-masing keluarga akan mendapatkan bantuan Rp7,5 juta. Bantuan tersebut diberikan untuk perbaikan rumah tidak layak huni milik warga.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Gunungkidul, Edi Praptono menjelaskan warga penerima bantuan merupakan usulan dari masing-masing desa, kemudian diverifikasi langsung oleh konsultan yang ditunjuk Kemenpera. Guna mengantisipasi adanya penyelewengan, pemeritah memutuskan untuk memberikan bantuan secara langsung melalui rekening masing-masing warga.
“Bantuan itu bisa digunakan warga penerima untuk keperluan merenovasi tempat tinggalnya,” katanya kepada Harianjogja.com, Jumat (20/6/2014).
Bantuan yang digelontorkan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat. Namun, Edi mewanti-wanti supaya dana itu digunakan dengan benar. Pasalnya, tim Kemenpera akan melakukan pengawasan langsung melalui konsultan yang telah ditunjuk.
Lebih jauh dikatakan Edi, bantuan yang diberikan belum dicairkan sepenuhnya. Pasalnya, baru diberikan untuk 1.026 keluarga. Sementara, sisanya sejumlah 244 keluarga paling lambat pencairannya dilakukan satu bulan ke depan.