SOLOPOS.COM - Ilustrasi pajak bumi bangunan (angfa.blogspot.com)
Solopos.com, SOLO–Sejumlah warga RT 005/RW 016 Kelurahan Mojosongo menilai safari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Solo tidak efektif. Pasalnya dalam safari yang digelar di kediaman Ketua RT 005/RW 016, Supadmin pada Selasa (10/6/2014) sore yang sedianya melayani warga tiga RW di Kelurahan Mojosongo sepi peminat. Tidak sampai sepuluh warga mengklarifikasi telah membayar PBB di salah satu bank, sementara hanya ada dua warga yang membayar PBB melalui safari tersebut.
“Safari yang dilaksanakan di rumah Pak RT ini dimulai sejak pukul 15.30 WIB hingga pukul 17.30 WIB. Sebelumnya warga sudah menerima undangan untuk melunasi tagihan PBB, yang ternyata mayoritas sudah membayar PBB pada 2012 dan 2013,” kata salah seorang warga, Winarto, kepada solopo.com, Selasa.
Menurut dia, safari tersebut tidak efektif karena warga hanya mendapatkan surat tanda terima sementara (STTS) yang tidak bisa digunakan untuk transaksi jual-beli aset. “Kalau membayar saat safari, mereka hanya mendapatkan tanda terima sementara. Berbeda jika membayar di bank, mereka akan menerima tanda terima asli yang berfungsi sebagai pelengkap jika suatu saat aset mereka dipindahtangankan,” imbuh dia.
Winarto juga menyayangkan kekacauan manajemen saat pengalihan pengelolaan PBB dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke DPPKA. Kekacauan itu terlihat saat warga yang sudah membayar PBB, masih menerima surat tagihan pembayaran tahun sebelumnya. “Selain itu dalam surat tagihan alamat wajib pajak tidak tertulis jelas. Ini tentu akan menyulitkan petugas yang mengantarkan. Di surat tagihan hanya ada nama dan alamat rumah tanpa menyebut RT/RW, sebaiknya hal ini juga diperhatikan dan segera diperbarui,” tutur Winarto.
Sementara itu, Ketua RT 005/RW 016 Kelurahan Mojosongo, Supadmin menyarankan Pemkot memiliki perwakilan juru bayar di tiap kelurahan di Solo. Cara tersebut, sambung dia, dirasa lebih efektif dibandingkan safari. “Kembangkan saja sistem online, jadi bayarnya bisa setiap saat. Misalnya setiap hari dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau safari dengan undangan yang mepet seperti ini, warga tentu malas. Apalagi jatuh tempo pembayaran PBB masih 30 September mendatang,” urai dia.
Supadmin juga menyebut warga RT 005/RW 016 Mojosongo yang sudah membayar PBB 2012 dan 2013 kompak tidak akan membayar tunggakan dan dena, meskipun menerima surat tagihan.
Di sisi lain, dua orang petugas dari DPPKA Solo yang bertugas saat safari tersebut Tukiyo dan Agus Sartono juga mengakui sepinya peminat safari PBB di wilayah tersebut. Menurut mereka dari 200an warga, hanya dua persen yang menyambut baik.