SOLOPOS.COM - Ilustrasi Puskesmas (Dok/JIBI)
Solopos.com, KLATEN–Tidak hanya tenaga kependidikan, Pemkab Klaten juga kekurangan ratusan pegawai puskesmas karena kebijakam moratorium rekruitmen pegawai negeri sipil (PNS) oleh pemerintah pusat. Akibatnya, banyak pegawai yang terpaksa merangkap pekerjaan untuk menutup kekurangan tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten, Ronny Roekmito, mengatakan kekurangan ratusan pegawai di Puskesmas itu berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada pertengahan 2013. Dari hasil audit, kekurangan pegawai di puskesmas mencapai 207 orang.
“Setiap bulan pasti ada pegawai yang memasuki batas usia pensiun, sehingga kekurangan tenaga kesehatan terus bertambah. Sementara, kami tidak bisa melakukan rekruitmen pegawai sejak kebijakan moratorium berlaku sampai saat ini,” katanya, Kamis (29/5/2014).
Dampak dari kekurangan pegawai tersebut, Ronny terpaksa mengambil kebijakan dengan memberikan pekerjaan tambahan kepada beberapa pegawai puskesmas. Misalnya, ada bidan puskesmas yang juga merangkap sebagai bendahara puskesmas.
Tapi, mereka tidak boleh meninggalkan tugas utamanya yakni memberikan pelayanan medis kepada pasien. Terkait itu, ia berkoordinasi dengan kepala puskesmas untuk penunjukannya.
“Dobel job itu terpaksa diberlakukan agar semua pekerjaan bisa selesai. Penunjukkannya kami serahkan kepada kepala puskesmas karena jabatan bendahara tidak dapat diberikan kepada sembarang orang. Sebab, kepala puskesmas yang mengetahui kemampuan para pegawainya, apakah bisa bertanggung jawab atau tidak,” tuturnya.
Selain itu, Ronny juga melakukan perputaran tugas untuk sebagian tenaga medis yang ada di puskesmas. Perputaran itu di antaranya tiga hari sekali ada tenaga medis yang dipindah ke puskesmas lain agar pelayanan ke masyarakat tidak terganggu dan bisa maksimal.
Tahun ini, ia telah mengajukan usulan ke pemerintah pusat untuk rekruitmen tenaga kesehatan yang dilakukan secara mandiri di daerah. Sebab, ia khawatir jika kekurangan tenaga kesehatan tidak segera dicukupi, maka bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Kalau kekurangan pegawai ini tidak segera dicukupi, kami khawatir lama-lama bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Sebab, melaksanakan dobel job itu tidak mudah dan terkadang salah satu bidang ada yang dikalahkan. Selain itu, beban kerja pegawai juga akan semakin menumpuk,” imbuhnya.