SOLOPOS.COM - Din Syamsudin (JIBI/SOLOPOS/dok)
Solopos.com, SOLO — Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyebutkan tujuh kriteria presiden dalam Maklumat Kebangsaan terkait Pilpres 2014.
Salah satu kriteria itu adalah memilih pasangan capres-cawapres yang mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta penyelamatan aset dan kekayaan negara.
Meski demikian Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan tujuh kriteria itu tidak mengarah pada salah satu capres-cawapres. “Yang bisa menyelamatkan aset negara itu bisa jadi keduanya atau bahkan tidak dari keduanya,” kata dia.
Lebih lanjut Din belum yakin dengan kedua capres dan cawapres terkait penyelamatan aset negara. “Kami hanya bisa bertanya mereka mampu atau tidak untuk menyelamatkan aset negara yang saat ini hilang. Tak hanya itu, Muhammadiyah mendorong warganya untuk menggunakan hak pilihnya pada pilpres mendatang, karena Muhammadiyah juga ikut membangun bangsa ini,” tutur dia.
Muhammadiyah menegaskan tidak akan memihak kepada salah satu calon presiden (capres) manapun dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014. Din Syamsuddin mengatakan Maklumat Kebangsaaan yang telah dikeluarkan Muhammadiyah pada Sidang Tanwir di Samarinda belum lama ini. Muhammadiyah juga tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik (parpol) manapun.
“Sehingga Muhammadiyah tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung capres manapun, jadi tidak ada pasangan capres dan cawapres yang resmi diusung Muhammadiyah,” jelas dia saat ditemui wartawan seusai mengisi Tabligh Akbar Ber-Muhammadiyah di Stadion Manahan, Selasa (27/5/2014).
Din menjelaskan, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada kadernya untuk menentukan pilihannya dengan cerdas, bertanggung jawab, adanya pertimbangan rasionalitas dan spiritualitas sehingga tidak ada paksaan dalam pemilu mendatang.
Saat ini, Din dan kader Muhammadiyah lainnya juga menyayangkan gelagat adanya kampanye hitam yang dilakukan dari kedua kubu pasangan capres dan cawapres. “Keduanya terlihat saling serang di media sosial, bahkan pada isu yang sebagian bernada fitnah. Hal ini dapat merusak demokrasi yang selama ini digembor-gemborkan,” kata dia.
Menurut Din, bangsa Indonesia akan kehilangan peluang untuk melihat kedua capres dan cawapres beradu konsep, adu pikiran, visi dan misi yang diusung. “Karena mereka sibuk dengan kampanye hitam, kalau ada beberapa hal yang dianggap benar bisa diselesaikan dalam ranah hukum tanpa melibatkan media sosial,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah Solo yang juga Ketua DPD PAN Solo, Umar Hasyim mepaparkan Muhammadiyah membebaskan kadernya untuk ada dalam parpol manapun atau tim pemenangan capres dan cawapres Indonesia. “Kami tidak bisa mempengaruhi kader Muhammadiyah secara organisatoris, tetapi bisa memberikan pengaruh tersebut secara individu,” terang dia .